Tingkatkan Kapasitas, Mantapkan Komitmen Bangun Integritas
Mataram
(Suara NTB) –
Orientasi
anggota DPRD Kota Mataram resmi dibuka oleh Walikota Mataram, Senin (25/8)
malam. Pimpinan sementara DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH (HDS) dalam
sambutannya, mengingatkan anggotanya untuk mengikuti orientasi secara full time. Bahkan HDS mempersilahkan
media untuk ikut melakukan pengawasan bila ada anggotanya yang tidak mengikuti
kegiatan orientasi secara penuh sesuai jadwal.
Kegiatan
ini menurut Didi, merupakan sebuah langkah awal bagi Dewan Kota Mataram periode
2014-2019 yang akan sangat menentukan langkah-langkah berikutnya dalam
menjalankan tugas kedewanan sampai dengan berakhir masa keanggotaan lima tahun
ke depan. Karenanya kegiatan ini menjadi penting untuk menambah wawasan,
pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi bagi para wakil rakyat dalam tugas dan
fungsinya sebagai pengemban amanat rakyat.
Ia
tidak menampik fenomena yang berkembang di tengah masyarakat, menunjukkan fakta
bahwa masyarakat belum memberikan apresiasi positif terhadap Dewan. Ini
tercermin dari rendahnya persepsi publik dari hasil-hasil survai. Dimana,
tngkat kepercayaan publik kepada Dewan masih rendah. ‘’Tidak satupun lembaga survai
yang menempatkan kepercayaan masyarakat kepada Dewan di atas 30 persen.
Rata-rata dibawah 30 persen,’’ terang HDS. Padahal, ekspektasi masyarakat
terhadap Dewan, sangat tinggi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Disini
kita memantapkan komitmen untuk membangun integritas yang baik,’’ tegasnya. Ikhtiar
tersebut, lanjut HDS membutuhkan dukungan dari semua pihak. Ia berharap
orientasi tersebut memberi sinyal positif membangun sinergi yang baik antara
eksekutif dan legislatif. Pada orientasi ini, 11 modul berisi materi mengenai
tugas dan fungsi wakil rakyat akan mulai diikuti bersama oleh para anggota
dewan Kota Mataram masa keanggotaan 2014-2019 tanpa satu sesipun boleh
dilewatkan. Setiap anggota dewan diwajibkan mengikuti semua sesi yang diberikan
oleh pemateri dari pusat dan Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
Apresiasi
atas terselenggaranya orientasi juga disampaikan oleh Walikota Mataram H. Ahyar
Abduh. Dalam sambutan pembukaannya, Walikota mengatakan dirinya berharap agar
orientasi ini dapat berjalan baik dan menjadi bekal bagi para anggota
legislatif untuk mengoptimalkan peran sebagai mitra kerja eksekutif di bidang
legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena kerja keras telah menanti di depan
untuk segera dihadapi. Apalagi saat ini telah mendekati akhir tahun 2014, dan
pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram
tahun 2015 harus segera dimulai. "Oktober harus sudah masuk pembahasan
RAPBD 2015. Karenanya segala hal terkait instrumen kedewanan harus segera diselesaikan,’’
demikian Walikota.
Kemitraan
antara eksekutif dan legislatif lanjut Walikota, selama ini telah berjalan
dengan baik dan sinergis. Begitu pentingnya makna kemitraan dalam menjalankan
roda pemerintahan ini sehingga memerlukan komitmen yang sama dari kedua belah
pihak untuk terus menjaga dan mempertahankan semangatnya. Terlebih dengan
banyaknya urusan yang menjadi tugas pemerintah untuk diselesaikan, disamping
tugas pokok di bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan. Tugas yang
menurut Walikota mencapai jumlah 300 urusan ini akan dapat diselesaikan secara
bersama, dilandasi dengan semangat kemitraan antara pihak-pihak yang terkait.
Diantaranya pihak legislatif, dalam hal ini DPRD Kota Mataram.
Orientasi
yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi Nusa Tenggara
Barat ini dijadwalkan selama empat hari, mulai tanggal 25-29 Agustus 2014 di
Ballroom Hotel Grand Legi Mataram. Pembukaan dilaksanakan secara resmi oleh
Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan dihadiri oleh anggota Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah, Wakil Walikota H. Mohan Roliskana, Sekretaris Daerah H.L.
Makmur Said, beserta segenap jajaran Kepala SKPD lingkup Kota Mataram.
Pemberian
materi orientasi dimulai pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan empat materi yang
disampaikan secara maraton oleh tenaga pengajar khusus. Yaitu mengenai Dinamika
Kelompok, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, Demokrasi dan Wawasan
Kebangsaan, serta mengenai Sistem Pemerintahan Indonesia. Hari berikutnya ada
tiga materi mengenai Kepemimpinan dan Etika Kepemimpinan, Wewenang, Tugas
Fungsi dan Tata Tertib DPRD, serta Hubungan DPRD dan Pemda. Hari ketiga,
peserta diberikan empat materi mengenai Bentuk Peraturan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Daerah, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
Pembinaan dan Pengawasan Pemda. Sedangkan hari terakhir hanya satu materi
mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. (fit/*)
Komentar