Dukung Damkar Bangun Pos Unit



KEINGINAN Kantor Damkar pemadam kebakaran yang berencana membangun dua pos unit damkar, mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram (7/8) kemarin menyatakan rencana pembangunan dua pos unit, masing-masing di Kecamatan Sanduya dan Kecamatan Ampenan merupakan langkah yang tepat untuk mendekatkan pelayanan.

Menurut dia, pelayanan tersentral hanya di Kantor Damkar saat ini, dianggap kurang efektif. Ia mencontohkan kebakaran yang yang terjadi di Asrama Polres Mataram belum lama ini. Kalau seandainya ada pos unit di Ampenan, tentu kebakaran di asrama Polisi itu bisa cepat tertangani sehingga potensi kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.

Dikatakan politisi PAN ini, mengapa beberapa kali upaya penganggaran pembangunan dua pos unit itu selalu dicoret, itu mengindikasikan Pemkot Mataram kurang kemauan. Suriadi mengajak Pemkot Mataram melihat pentingnya pembangunan dua pos unit seperti disampaikan Kantor Damkar. Untuk itu, ia mendesak Pemkot Mataram untuk segera menganggarkan rencana pembangunan dua pos unit Damkar itu. Keberadaan pos unit itu, lanjutnya, cukup strategis sebagai langkah antisipasi kebakaran. Sebab kalau pelayanan hanya satu sentral di Kantor Damkar, tentu pelayanan akan menjadi lamban dan berakibat pada respon time yang lama pula.

Suriadi menegaskan bahwa pos unit merupakan fasilitas yang sangat sensitif. ‘’Sangat perlu dipikirkan ke depan,’’ cetusnya. Pasalnya, musibah kebakaran membutuhkan tindakan yang cepat. Sebetulnya, tidak hanya pembangunan pos unit yang diusulkan Kantor Damkar yang belum terwujud, tapi juga sejumlah SKPD di Kota Mataram, hingga saat ini ternyata belum mempunya kantor sendiri.

Ia tidak menyangkal jika anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pos unit tidak terlalu besar. Berkisar antara Rp 300 – 400 juta per unit. ‘’Itu untuk pembangunan fisik, tetapi pengadaan lahan itu yang sulit,’’ tandasnya. Pasalnya harga lahan di Mataram saat ini sudah terbilang sangat mahal. Namun demikian, alasan menekan respon time itu juga perlu dipikirkan untuk mengabulkan pengajuan anggaran pembangunan Damkar itu. (fit)

Komentar