PEREKRUTAN
CPNS yang kerap diiringi isu tidak sedap, membuat kalangan Dewan kerap
khawatir. Menjelang perekrutan CPNS lingkup Pemkot Mataram, anggota DPRD Kota
Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin mengingatkan kepada panitia penyelenggara untuk
tidak mencidetai hak orang. Pasalnya, tidak banyak kesempatan bagi masyarakat
umum untuk ikut dalam perekrutan tersebut.
Selain
formasi yang dibuka relatif sedikit, pada tahun-tahun sebelumnya nyaris tidak
ada kesempatan bagi masyarakat umum, mengingat Pemkot Mataram memprioritaskan
tenaga jonorer K1 dan K2. ‘’Apalagi sekarang pemerintah pusat sudah membuka K1
dan K2 maka pelamar umum ini jangan sampai diciderai dengan adanya permainan,’’
ujarnya mengingatkan.
Husni
berharap, CPNS yang terserap nantinya adalah tenaga yang benar-benar
berkualitas. Tidak karena kedekatan atau atau lobi-lobi ke pusat. ‘’Karena ini
adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tapi juga
akhirat,’’ terangnya. Sebab, kalau ada permainan, itu artinya ada hak orang
lain yang diambil.
Untuk
menjamin perekrutan CPNS yang bersih dari permainan, tentu harus ada
perangkat-perangkat. Seperti, pengawasan harus lebih ketat. Pihak yang diberi
kepercayaan dalam membuat soal tes CPNS diharapkan bersungguh-sungguh
melaksanakan amanah tersebut. ‘’Tidak ada main mata dengan pihak tertentu
sehingga memberikan ruang untuk mengurangi nilai kredibilitas hasil penerimaan
CPNS tersebut,’’ demikian Husni.
Menurut
politisi PPP ini, secanggih apapun sistem yang dibuat, tetap saja kesuksesan
penyelenggaraan perekrutan CPNS yang bersih dari permainan ditentukan oleh SDM
dalam sistem tersebut. ‘’Ini yang paling menentukan, membangun kesadaran
mereka,’’ cetusnya. Kalau para penyelenggara itu sadar amanah yang diberikan
kepada mereka, tentu akan bisa berjalan baik.
Sebaliknya,
secanggih apapun sistemnya, kalau SDM pelaksananya serta rasa tanggungjawabnya
tidak ada, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. ‘’Kuncinya memang
kesadaran dari pihak penyelenggaranya,’’ kata Husni. Untuk menimbulkan
kesadaran, perlu dibentuk sistem yang baik. Misalnya seperti sekarang ini,
lowongan dilaksanakan secara online.
Disamping itu perlu dilakukan pengawasan dengan melibatkan semua pihak.
‘’Kalau
ada permainan, kami dari DPRD siap menindaklanjuti kalau ada temuan dari
masyarakat,’’ tegasnya. (fit)
Komentar