Jangan Buat Perwal Mati



RENCANA Pemkot Mataram melalui Dinas PKP (Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram menerbitkan Perwal (Peraturan Walikota) mengenai lahan pertanian abadi, terus menuai kritik dari kalangan DPRD Kota Mataram. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, Ehlas, SH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (25/8) kemarin mengingatkan Pemkot Mataram membuat perwal mati.

‘’Kenapa saya bilang mati, harusjelas dulu apa yang menjadi dasar hukumnya,’’ cetusnya. Karena bagaimanapun, aku Ehlas petani pada umumnya banyak yang awam. Yang perlu diperjelas, lanjut Ehlas, kalau sebuah sawah masuk dalam katagiri lahan pertanian, abadi, sampai kapan batas waktunya. Kalau sudah ada dasar hukum yang jelas, Pemkot Mataram hars segera mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Khususnya masyarakat petani.

Sejauh ini, Ehlas mengaku baru mendengar adanya rencana dari Pemkot Mataram untuk menerbitkan Perwal lahan peranian abadi. Sebab, lanjut mantan anggota badan kehormatan DPRD Kota mataram periode 2009 – 2014 ini, kalau dilihat fakta yang ada, memang rasanya cukup sulit melarang pemilik sawah untuk tidak menjual sawah miliknya.

Untuk itu, perlu ada kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek. ‘’Buatlah perwal yang menguntungkan masyarakat,’’ pintanya. Dengan adanya perwal lahan pertanian abadi, jelas ada konsekuensi yang harus ditanggung. Tidak saja oleh pemilik sawah tapi juga Pemkot Mataram selaku pihak yang menebitkan aturan tersebut.

Pemkot Mataram, sambung Ehlas, harus menjamin kesejahteraan hidup petani-petani yang sawahnya ditunjuk menjadi lahan pertanian abadi. Kalaupun penerapan perwal lahan pertanian abadi ingin mencontoh daerah lain, harus disesuaikan juga dengan kondisi Kota Mataram. Karena kalau diterapkan, menurut dia, mau tidak mau akan memberatkan Pemkot Mataram dari segi anggaran.

Kalau hanya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang disubsidi, mungkin, masih bisa dipenuhi. Akan tetapi, kata Ehlas, ada hal-hal lain yang juga menjadi tanggung jawab Pemkot Mataram. Seperti subsidi pupuk, benih dan obat-obatan. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana Pemkot menjamin ketersediaan saluran irigasi terhubung ke semua sawah yang termasuk dalam lahan pertanian abadi. Karena selama ini, keberadaan saluran irigasi menjadi salah satu persoalan yang kerap dihadapi petani. (fit)

Komentar