ANGGOTA
DPRD Kota Mataram Syamsul Bahri, SH., menyarankan Dinas Pertamanan Kota Mataram
jangan asal main potong dalam menyikapi tunggakan pajak reklame. ‘’Dengan
langkah main potong, harus dipikirkan juga dari mana biayanya,’’ ujarnya. Syamsul
khawatir kebijakan memotong papan reklame bakal berakibat lebih besar pasak
daridapa tiang. ‘’Jangan-jangan biaya yang dikeluarkan untuk memotong itu lebih
besar dari tungakan pajak yang harus ditaguh,’’ imbuhnya.
Menyikapi
tunggakan pajak reklame, lanjut Syamsul, tidak bisa dilakukan hanya dengan
cerita. Dibutuhkan ketegasan dari Dinas Pertamanan. ‘’Jadi tindakan tegas itu
harus dilakukan secara nyata,’’ tandasnya. Tindakan ini tentu harus diawali
dengan teguran, baik secara lisan maupun tertulis. Jika sampai teguran ketiga
peruhaaan reklame masih membandel, barulah Pertamanan menjatuhkan sanksi tegas.
Bila
perlu, kata politisi Partai Nasdem ini, Pertamanan memanggil
perusahaan-perusahaan reklame yang masih menunggak pajak. Tidak hanya itu,
Pertamanan juga diminta mengecek kelengkapan izin yang dimiliki oleh perusahaan
reklame bersangkutan. ‘’Apakah izinnya mati atau masi hidup,’’ cetusnya.
Langkah
yang diperlukan Dinas Pertamanan saat ini, lanjut Syamsul, kepada perusahaan
yang legal namun masih menunggak pajak agar diberi pengarahan untuk melunasi
kewajibannya. Sebaliknya, bagi reklame ilegal atau reklame yang diterbitkan
oleh perusahaan yang notabene tak punya, supaya diarahkan mengurus izin
berkaitan dengan reklame itu.
Dinas
Pertamanan, kata anggota Fraksi Gerakan Nurani Bangsa DPRD Kota Mataram ini, diminta
tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tapi bagaimana Pertamanan juga
memperhatikan spesifikasi bahan konstruksi yang digunakan perusahaan jasa
reklame. ‘’Jangan hanya keluarkan izin, spek juga harus diperhatikan,’’
demikian Syamsul.
Pada
bagian lain Syamsul juga menyoroti masih semrawutnya penataan reklame di Kota
Mataram. Pertamanan dinilai kurang kreatif dalam memperkuat ciri khas Kota
Mataram dengan visi maju, religius dan berbudaya. Mestinya, di setiap pintu
masuk Kota Mataram harus ada tugu-tugu yang mempunyai nilai historis. Apalagi
Mataram merupakan barometer daerah-daerah di NTB. ‘’Kita Masuk Mataram langsung
disambut iklan rokok,’’ selorohnya. (fit)
Komentar