Lebih Banyak Turun ke Lapangan

DITERIMANYA penghargaan oleh sembilan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Sebaliknya, bagi SKPD yang sampai saat ini masih masuk zona kuning, diminta bekerja lebih baik lagi.

Anggota DPRD Kota Mataram, Dian Rachmawati, S.Sos., kepada Suara NTB di kantor DPRD Kota Mataram, Rabu (13/8) mengatakan, mengapa PDAM Giri Menang masih berada di zona kuning, sesungguhnya bukan lantaran buruknya pelayanan yang diberikan perusahaan plat merah tersebut. Justru dari segi pelayanan, PDAM Giri Menang sudah cukup baik. Yang kurang menurut dia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kondisi pasokan air yang masih kurang.

Untuk itu, lanjut politisi Partai Demokrat ini, perlu ada keterbukaan antara PDAM dengan masyarakat. Sementara itu Dikes masih berada di zona kuning karena dianggap memang masih ada kekurangan dari sisi pelayanan. Termasuk pelayanan di puskesmas-puskesmas. Ia mencontohkan pembagian kartu jaminan kesehatan. Dalam tataran pelaksanaan di lapangan, pendistribusiannya tidak jarang terkesan salah sasaran. ‘’Yang dapat itu justru yang tidak layak,’’ cetusnya.

Ia mengimbau kepada Dikes untuk tidak pilih kasih dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, bagi SKPD yang masih berada di zona kuning, Dian meminta pimpinan SKPD terkait lebih banyak turun ke lapangan. ‘’Terutama di Dikes,’’ imbuhnya.

PDAM misalnya, jangan hanya memprioritaskan pelayanan dengan menerima calon pelanggan baru, tapi juga harus melihat ketersediaan air. Untuk bisa masuk ke zona hijau layaknya sembilan SKPD yang telah menerima penghargaan dari Ombudsman, menurut Dia, tergantung SKPD. ‘’bagaimana memperbaiki kinerja. Jangan sampai rakyat kecil mengeluh,’’ pungkasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa kunci terwujudnya pelayanan yang baik kepada masyarakat, adalah SKPD lebih banyak turun ke lapangan. ‘’Jangan hanya terima laporan saja,’’ katanya. Sementara itu, bagi SKPD yang telah mendapat penghargaan, diminta tetap mempertahankan kinerja yang baik berbasis pelayanan kepada masyarakat. Terutama SKPD yang terkait langsung pelayanan masyarakat seperti Dinas Dukcapil. Ia menyarankan Dinas Dukcapil tidak terlalu banyak birokrasinya dalam melayani masyarakat. Karena, birokrasi yang berbelit-belit berpotensi menyuburkan praktik percaloan. (fit)