PKS akan Usung Balon Walikota yang Mampu Memajukan Mataram
Mataram
(Suara NTB) –
DPD
PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Mataram akan segera melakukan rapat
internal untuk membahas secara serius persiapan Pilkada Kota Mataram. PKS memastikan
akan ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
Ketua
DPD PKS Kota Mataram, Abdul Malik Thalib yang ditemui di rumahnya, Sabtu (2/8)
mengungkapkan, partainya dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengan seluruh
kader partai. Seperti halnya parpol lain, PKS berkeinginan mengusung kadernya
sebagai bakal calon Walikota Mataram. ia memprediksi untuk Pilkada Kota Mataram
tahun 2015 mendatang akan banyak balon-balon yang bermunculan sehingga
persaingan akan semakin ketat.
PKS,
lanjut Abdul Malik Thalib, tidak akan gegabah dalam mengusung balon. Kehati-hatian
ini berkaca dari pengalaman Pilkada 2010 lalu. Dimana kala itu, PKS menjadi
salah satu parpol pengusung paket AMAN (H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana). Lima
tahun menjadi mitra koalisi yang menghantarkan kemenangan AMAN menjadi Walikota
dan Wakil Walikota Mataram periode 2010 – 2015, menyisakan catatan tersendiri
bagi PKS.
PKS
merasa ditinggalkan AMAN. ‘’Komunikasi intens hanya setahun, setelah itu tidak
ada komunikasi lagi,’’ aku Abdul Malik Thalib. Bahkan PKS, lanjutnya, nyaris
tidak pernah diajak berkoordinasi apalagi diminta pendapat terhadap program
pembangunan di Mataram yang menjadi janji kampanye AMAN kala itu. Kendati
demikian, Abdul Malik Thalib menegaskan, meski sudah dikecewakan, bukan tidak
mungkin PKS akan berkoalisi kembali dengan parpol yang sama.
‘’Tapi
nanti kita mau buat perjanjian hitam diatas putih supaya tidak seperti ini
lagi,’’ ucapnya. Terkait balon Walikota Mataram, Abdul Malik Thalib membeberkan
kriteria yang diinginkannya. Antara lain balon Walikota yang diusung PKS
nantinya harus mempunyai konsep yang jelas bagaimana mengubah Kota Mataram
menjadi lebih maju.
Ia
menilai aktivitas pembangunan di Mataram dalam empat tahun terakhir terkesan
monoton. Kalaupun ada perubahan, sangat minim. Selain itu, pemangku kebijakan
dianggap kurang tegas terhadap pembantu-pembantunya. ‘’Kepala-kepala dinas yang
bermasalah tidak diganti,’’ cetusnya kecewa. (fit)
Komentar