Program Unggulan Harus Proporsional

KENGOTOTAN Pemkot Mataram mengajukan pinjaman daerah kepada PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sebesar Rp 60 miliar yang rencananya akan digunakan untuk perbaikan jalan rusak di Mataram, termasuk jalan lingkungan, membuat Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI., angkat bicara.

Kepada Suara NTB via ponsel kemarin, Ahmad Tauhid mengatakan, Pemkot Mataram seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur saja tapi juga bidang pembangunan lainnya. Terutama tiga program unggulan Pemkot Mataram. Yakni, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi kerakyatan dan juga peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.

Tetapi, dengan pengajuan pinjaman itu Pemkot Mataram terkesan hanya memperhatikan pembangunan fisik saja. Sementara dua program unggulan lainnya seolah dikesampingkan. ‘’Sebaiknya pemerintah tetap harus profesional dan proporsional dalam pembangunan. Kalaulah lingkungan jadi sasaran, maka harussesuai dengan program yang sudah direncanakan,’’ ujar Ahmad Tauhid.

Sebagai politisi, lanjut dia, dirinya sudah menduga sebelumnya kemungkinan akan banyak dilakukan pembangunan fisik menjelang tahun 2015, seperti halnya perbaikan jalan lingkungan. Sehingga, ketika pinjaman daerah dari PIP tidak kunjungan ada kejelasan, Pemkot Mataram langsung berinisiatif menganggarkan perbaikan jalan rusak melalui APBD perubahan secara bertahap.

‘’Kami sebagai politisi sangat memahami dan sudah punya dugaan lama tentang masalah pembangunan menjelang Pilkada. Pasti banyak program dipusatkan saat Pilkada,’’ ujarnya. Namun demikian, Ahmad Tauhid meminta Pemkot Mataram tetap profesional. Dimana, lanjutnya, manakala sudah diprogramkan dalam APBD, harus segera ditindaklanjuti.

Ia meminta Pemkot Mataram proporsional dalam melaksanakan tiga program unggulan. Tidak hanya di bidang pembangnunan infrastruktur tapi juga pengentasan kemiskinan atau peningkatan ekonomi kerakyatan serta peningkatan sumber daya manusia. Terkait pinjaman daerah di PIP yang belum cair sampai saat ini, Ahmad Tauhid membenarkan memang belum ada lampu hijau dari PIP.

‘’Bisa jadi arahan dari mereka (PIP, red) bahwa Mataram bisa menangani permasalah pembangunan dengan dana yang dimiliki pemerintah tanpa meminjam,’’ pungkasnya. (fit)