Tingalkan Pola Lama



KPU Hati-hati Rekrut PPK/PPS untuk Pilkada Kota Mataram


Mataram (Suara NTB) –
Terkait pelaksanaan Pilkada Kota Mataram 2015 mendatang, KPU Kota Mataram menyatakan akan lebih meningkatkan kehatian-hatian dalam perekrutan PPK dan PPS. Bahkan KPU Kota Mataram menegaskan bakal meninggalkan pola lama dalam perekrutan PPK dan PPS.

Hal itu diungkapkan Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., kepada Suara NTB di KPU Kota Mataram. ‘’Kalau dulu kita bersurat ke Camat/Lurah untuk meminta rekomendasi siapa yang layak menjadi PPK/PPS. Sebab, mereka yang paling tahu tentang warganya yang diusulkan,’’ terangnya.

Namun, untuk Pilkada 2015 nanti, perekrutan dengan pola meminta rekomendasi kepada Camat/Lurah akan ditinggalkan. Kini KPU Kota Mataram akan menggunakan pola baru yaitu menggelar perekrutan terbuka untuk umum. Bahkan pengumuman soal perekrutan PPK dan PPS, lanjut Bedi, bakal diumumkan melalui media massa.

Pola perekrutan terbuka ini, menurut Bedi, untuk mencamin bahwa PPK/PPS yang direkrut KPU nantinya, tidak terkait dengan salah satu pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. ‘’Boleh saja simpatisan tapi jangan partisan,’’ ujarnya mengingatkan. Syarat menjadi anggota anggota PPK maupun PPS, sama seperti perekrutan sebelumnya.

Yang jelas, kata Bedi, PPK maupun PPS harus independen, mengingat pesta demokrasi yang akan dilaksanakan adalan Pilkada. Kendati demikian, tambahnya, bukan berarti KPU memutuskan hubungan dengan pihak kecamatan maupun kelurahan. ‘’Pola kerjasama kita tetap. Sekretariat tetap di kecamatan dan kelurahan. Bahkan stafnya juga dari kecamatan dan kelurahan,’’ tandasnya.

Terkait persiapan Pilkada Kota Mataram 2015, tahapan sudah dimulai sejak Bulan Agustus ini. Bedi mengakui, anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada sudah masuk dalam perubahan APBD Kota Mataram. Sesuai aturan, anggaran disiapkan untuk dua putaran. ‘’Putaran satu dan dua, sama biayanya,’’ sebut Bedi. Kalau nantinya anggaran tersebut tidak habis digunakan maka otomatis akan dikembalikan ke kas daerah. (fit)

Komentar