Pertamanan Ungkap Dugaan Permainan Pajak Reklame
Mataram (Suara
NTB) -
Aroma kebocoran pajak reklame makin jelas. Pengakuan
dari Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram H. Kemal Islam dalam rapat kerja
dengan Komisi III DPRD Kota Mataram, Sabtu (20/9) mengungkapkan adanya permainan
oknum pegawai di internal Dinas Pertamanan.
Ulah oknum-oknum di internal Dinas Pertamanan Kota
Mataram, diakui Kemal Islam menggerogoti PAD Kota Mataram dari sektor pajak
reklame. Ulah nakal oknum di Dinas Pertamanan itu, katanya, membuat target pajak
reklame sebesar Rp 1,9 miliar pada tahun 2014 ini, sulit tercapai.
Ini terbukti dari data capaian PAD yang diserahkan Dinas
Pertamanan Kota Mataram kepada Komisi III DPRD Kota Mataram. Dari target pajak
reklame Rp 1,9 miliar tahun 2014, sampai Bulan Agustus baru tercapai 40,09
persen atau Rp 932.674. Pengganti H. Makbul Ma’shum ini menyampaikan segera
menyikapi kondisi tersebut. Bahkan, Kemal Islam bertekad akan ‘’bersih-bersih’’
di internal Dinas Pertamanan.
Seperti diketahui, belakangan ini Dinas Pertamanan mulai
menunjukkan ketegasannya terkait reklame-reklame nunggak pajak. Sejumlah papan
reklame terpaksa dipotong lantaran menunggak pajak bertahun-tahun. Namun
langkah tegas dan percepatan yang dilakukan Dinas Pertamanan dibawah
kepemimpinan Kemal Islam bukan tanpa hambatan.
Justru, ketika pihaknya hendak melakukan penertiban
papan reklame tertentu, tidak jarang terhalang oleh larangan dari pihak-pihak
diatasnya. Tidak itu saja, kemal islam mencontohkan ketika pihaknya akan
menertibkan reklame milik salah satu hotel di Mataram, pemilik hotel itu
menghalangi pihaknya. Pemilik hotel menunjukkan kwitansi izin pemasangan reklame yang
diduga diterbitkan oleh oknum pegawai Dinas Pertamanan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I
Gede Wiska, SPt kepada Suara NTB di
ruang kerjanya, mengatakan, pihaknya mengapresiasi keberanian Kepala Dinas
Pertamanan mengungkapkan kondisi di internal Dinas Pertamanan yang baru
beberapa bulan dijabatnya. ‘’Kebocoran itu memang dari internal mereka,’’
cetusnya.
Komisi III, lanjut Wiska akan
melakukan sidak ke Dinas Pertamanan untuk melihat secara langsung bagaimana
kinerja pegawai-pegawai lingkup Dinas Pertamanan. (fit)
Komentar