Penjual Didenda Rp 50 Juta, Pembeli Rp 5 Juta
Mataram
(Suara NTB) –
Sebentar
lagi, membeli miras (minuman keras) di Mataram, tak lagi sebebas sekarang. Pemkot
Mataram, melalui Perda Kota Mataram tentang pelarangan dan penertiban miras
yang saat ini tengah digodok Pansus DPRD Kota Mataram, akan membatasi ruang
gerak peredaran minuman keras di kota yang bervisi maju, religius dan berbudaya
ini.
‘’Jadi
nanti, baik yang menjual maupun yang membeli miras ini, akan dijatuhi sanksi,’’
tegas Ketua Pansus Raperda Kota Mataram tentang pelarangan dan penertiban
miras, HM. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara
NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (24/9). Untuk penjual miras akan dijatuhi
sanksi denda Rp 50 juta dan dipenjara selama tiga bulan. Sementara untuk
pembeli, juga akan dikenakan denda Rp 5 juta dan hukuman kurungan selama dua
minggu.
Sanksi
yang diatur dalam Perda pelarangan dan penertiban miras diharapkan mampu
memberi efek jera kepada penjual maupun pembeli miras. Pansus, lanjut Husni,
akan mempercepat penyelesaian raperda tersebut. Karena selama ini, aparat yang
hendak melakukan penertiban kerap terbentur belum adanya payung hukum. Ketua
Fraksi PPP ini menargetkan, Perda ini bisa dirampungkan dalam satu bulan.
Husni
melihat keberadaan Perda miras ini sangat mendesak untuk segera disahkan. Pasalnya,
segala bentuk pertikaian di kalangan masyarakat, banyak yang dipicu oleh miras.
Untuk tahap awal, Pansus telah melakukan bertemu dengan jajaran MUI NTB untuk
mengkonsultasikan raperda hak inisiatif ini. ‘’Perda Miras ini mempertimbangkan
manfaat dan mudaratnya,’’ cetusnya. Bukan berarti kita setuju dengan peredaran
miras,’’ pungkasnya.
Paling
tidak, dengan adanya payung hukum, bisa meminimalisir peredaran miras di daerah
ini. Dalam pembahasan Perda ini nantinya, akan disesuaikan dengan perpres No.
74 tahun 2014 yang membolehkan peredaran minuman beralkohol di tiga tempat.
Antara l;ain di hotel-hotel dan tempat khusus. Tempat khusus yang dimaksud
nantinya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.
Pembahasan
lebih mendalam terhadap raperda ini, akan mengundang stake holder seperti MUI,
tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat. (fit)
Komentar