KALANGAN
Dewan nampaknya mulai habis kesabaran melihat capaian retribusi parkir tepi
jalan umum. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE.,
misalnya. Melihat dari capaian hingga triwulan ketiga, Politisi PKPI ini menyakini
target retribusi parkir tepi jalan umum sulit tercapai.
Kepada
Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu
(24/9), Misban mengungkapkan, kalau tahun 2014 ini, Dishub lagi-lagi tidak
mampu mencapai target retribusi parkir tepi jalan umum, maka genap lima kali
SKPD yang mengelola parkir tepi jalan ini tidak gagal mencapai target. Padahal,
tidak sedikit langkah yang konon telah ditempuh Dishub untuk mengejar target
retribusi parkir tepi jalan umum itu.
Namun
demikian, Misban menolak jika tidak tercapainya target retribusi parkir tepi
jalan umum sebagai bentuk kegagalan Dishub. ‘’Kalau orang gagal itu pasti ada
sebabnya. Tetapi ini, sepertinya ada kesengajaan,’’ ungkapnya. Kondisi ini,
demikian Misban, harus cepat direspon oleh kepala daerah. Kalau memang Dishub
tidak mampu mengelola retribusi parkir tepi jalan umum, Misban menyarankan
kepada kepala daerah untuk menyerahkan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan
umum ke SKPD lain.
Ketua
Fraksi Keadilan ini yakin, selain Dishub, masih banyak SKPD yang lebih mumpuni
mengelola retribusi parkir tepi jalan umum. Tidak tercapainya target retribusi
parkir tepi jalan umum, sambung Misban, tidak terlepas dari kebocoran yang
terjadi. Kebocoran retribusi ini, selain karena masih maraknya juru parkir
liar, juga karena tidak jujurnya pihak pengelola parkir.
Ketidakjujuran
pengelola titik parkir terlihat dari praktik di lapangan. Masyarakat yang
menggunakan jasa parkir tepi jalan umum yang resmi dikelola oleh juru parkir,
sering tidak mendapat karcis parkir. Dewan telah menyarankan kepada Dishub
untuk melakukan langkah-langkah inovatif untuk menekan kebocoran.
Pasalnya
potensi parkir tepi jalan umum, seperti halnya di kota-kota lain, terbilang
sangat besar. ‘’Kita pernah sarankan Dishub buatkan spanduk. Apabila anda tidak
mendapat karcis parkir, jangan membayar,’’ terangnya. Bahkan saran ini sudah
disampaikan saat Dishubkominfo masih dipimpin oleh Anis Masyhur. Sayangnya,
saran ini tidak didengar. Padahal di daerah-daerah lain, cara yang sama cukup
efektif mengatasi kebocoran parkir. (fit)
Komentar