SOROTAN
kalangan legislatif terhadap rendahnya kinerja beberapa SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) nampaknya cukup beralasan. Pasalnya hingga menjelang
berakhirnya triwulan III, masih ada beberapa SKPD yang capaiannya bisa dikatakan
dibawah capaian ideal yang terukur pada triwulan bersangkutan.
Adalah
Drs. HM. Zaini, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram menyoroti lambannya beberapa
SKPD melaksanakan programnya. Padahal, DPRD Kota Mataram seperti diungkapkan
mantan Ketua DPRD Kota Mataram tersebut, telah mengetok APBD Kota Mataram tepat
waktu. Dengan ditetapkannya APBD tepat waktu, diharapkan program-program kerja
SKPD seperti diusulkan dalam APBD, dalam terlaksana dengan tepat waktu dan
target yang terukur.
Sayangnya,
fenomena SKPD tidak mampu melaksanakan programnya sendiri dengan waktu dan
target yang terukur, tidak terjadi tahun ini saja. Tahun sebelumnya, kasus yang
sama juga mengemuka. Sehingga tidak heran kalau banyak kalangan yang merasa
gregetan terhadap sikap Pemkot Mataram yang masih saja mempertahankan pejabat
yang tidak cakap.
Wajar
kalau akhirnya kalangan legislatif meminta pejabat yang tidak mampu,
mengundurkan diri dari jabatannya. Celakanya, tidak banyak pejabat yang legowo
mundur ketika SKPD yang dipimpinnya tidak mampu mencapai target. Bahkan, tidak
sedikit pula pejabat yang merasa mampu, tetapi dalam pelaksanaan programnya kurang
memuaskan.
Sikap
Walikota Mataram yang masih bertahan dengan pembantu-pembantu berkinerja rendah
sangat disayangkan di tengah gaung percepatan pembangunan yang selalu dilontarkan
di mana-mana. Secara logika, akan sulit Pemkot Mataram mewujudkan percepatan
pembangunan, manakala pejabat-pejabat di lingkaran Walikota Mataram, kurang
cerdas menterjemahkan makna percepatan pembangunan yang diinginkan kepala
daerah.
Setiap
kepala daerah pasti berlomba-lomba membuat daerah yang dipimpinnya menjadi
lebih maju. Untuk mencapai kemajuan-kemajuan tersebut, dibutuhkan SDM yang
tidak asal ada. Memang, rendahnya capaian di beberapa SKPD disebabkan banyak
faktor. Selain SDM, juga mungkin saja akibat perencanaan yang tidak matang
sehingga program yang telah direncanakan jauh-jauh hari tidak terlaksana dengan
baik.
Hal-hal
demikian mestinya menjadi bahan pertimbangan bagi kepala daerah dalam memilih
pembantu-pembantunya. Apalagi, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said berjanji
akan melakukan evaluasi terhadap kinerja semua SKPD. Evaluasi ini diharapkan,
evaluasi yang sungguh-sungguh dilandasi profesionalisme. Karena evalusi seperti
itu sebetulnya sudah sering dilakukan Pemkot Mataram tapi tidak berujung reformasi
jajaran birokrasi.
Jika
tidak ada keberanian mengambil langkah tegas terhadap SKPD-SKPD yang lamban,
niscaya Kota Mataram akan mencapai kemajuan yang diimpikan dalam waktu yang
lama. (*)
Komentar