Mataram
(Suara NTB) –
Pemkot
Mataram disarankan segera mengambil langkah tegas menyikapi serapan anggaran di
beberapa SKPD yang diduga tidak mencapai target. Tidak tercapainya target
serapan anggaran menunjukkan ketidakmampuan pimpinan SKPD bersangkutan.
Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Zaini
kepada Suara NTB di ruang kerjanya,
Sabtu (13/9).
‘’Kalau
mereka (pimpinan SKPD, red) tidak mampu lebih baik mundur saja dari jabatannya,’’
saran mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini. Menurut Zaini, mengapa serapan
anggaran tidak sesuai target karena ada kebiasaan SKPD melaksanakan program di
penghujung tahun. Padahal, anggaran yang diberikan untuk semua SKPD sudah
melalui pembahasan yang cukup panjang, berdasarkan program-program yang telah
mereka usulkan.
‘’Program
sudah ada, anggaran sudah ada, ya
tinggal dilaksanakan saja. Kecuali ada force
major karena ada bencana alam dan sebagainya, itu mungkin bisa ditolerir,’’
terangnya. Zaini khawatir kalau program dilaksanakan pada akhir tahun anggaran,
hasilnya tidak akan maksimal. Ditambah lagi pengawasan yang kurang maksimal
karena rentang waktu yang singkat.
Kelambanan
beberapa SKPD ini, sambung Zaini, jelas bertolak belakang dengan percepatan
pembahasan anggaran yang dilakukan Dewan tanpa mengurangi nilai-nilai program
yang telah diusulkan. Apalagi APBD Kota Mataram ditetapkan tepat waktu. Ini
dimaksudkan agar pelaksanaan program-program yang diusung SKPD juga bisa tepat.
Kalau
ada persoalan yang menghambat, mestinya harus segera diselesaikan. Mengingat,
tahun anggaran ini sudah berada di penghujung triwulan tiga. ‘’Jangan lelet
gitulah. Sekarang internet saja kalau lelet ditinggalkan,’’ ujarnya
mengalogikan. Pimpinan SKPD yang lamban, kata Zaini, perlu menjadi pertimbangan
kepala daerah untuk menempatkan pembantu-pembantunya.
‘’Kita
di DPR ini sekarang ngebut, kita harapkan juga eksekutif juga mengimbangi kerja
kita ini,’’ pungkasnya. Karena, kalau anggaran sudah ditetapkan tetapi program
tidak dilaksanakan, maka otomatis anggaran tersebut akan kembali ke kas daerah.
‘’Ini sangat kita sayangkan,’’ cetusnya. Sementara di sisi lain banyak SKPD
lainnya yang juga membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, Dewan meminta
melaksanakan program yang anggarannya telah ditetapkan di APBD.
Pimpinan
SKPD diminta lebih cerdas menterjemahkan percepatan pembangunan yang selama ini
digaungkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. (fit)
Komentar