Mataram (Suara
NTB) –
Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menggagas pembangunan
akses jalan terpadu dari BIL tembus ke kabupaten kota di Pulau Lombok dan
berakhir di Rinjani, melalui Kota Mataram. Pembangunan akses terpadu ini
menjadi obsesi Walikota Mataram yang hingga kini belum terealisasi. ‘’Akan sangat bagus kalau
bisa kita bangun BIL-pesisir pantai (Mataram)-KLU-Rinjani,’’ terangnya
baru-baru ini.
Rencananya, menurut Walikota, Pemkot Mataram akan membangun
jalan di sepanjang pesisir pantai yang akan ditembuskan ke akses by pass BIL. Jalan yang melalui pesisir
pantai akan dibuat dengan pola fly over
atau jalan layang. Namun Walikota menegaskan bahwa fly over yang akan dibangun itu tidak seperti yang ada di kota-kota
besar yang bakal menelan anggaran yang sangat besar.
Walikota berharap, dengan pembangunan jalan melalui pesisir pantai hingga tembus ke
perbatasan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara akan
dilanjutkan oleh kabupaten tetangga. Sehingga diharapkan akses jalan ini akan
berujung di Rinjani. Pembangunan jalan diharapkan membuka jalan bagi promosi Gunung
Rinjani. Dengan adanya akses jalan, maka target angka kunjungan wisatawan tidak
lagi sulit dicapai.
Secara terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram,
Zaitun, SH., kepada Suara NTB di Pendopo
Walikota Mataram, Minggu (31/8) mengapresiasi keinginan Walikota terkait pembangunan
akses jalan terpadu. ‘’Sebenarnya bagus sih,
asal untuk masyarakat yang tempat tinggalnya terkena dampak pembangunan itu,
harus disediakan tempat tinggal yang jauh lebih baik,’’ ucapnya.
Ia sepakat dengan Walikota, jika pembangunan akses jalan terpadu dapat mempercepat kemajuan Kota
Mataram bahkan Provinsi NTB, terutama melalui sektor pariwisata. Sehingga bisa
bersaing dengan kota wisata yang lain. Untuk mewujudkan obsesi membangun jalan
terpadu, Pemkot Mataram dituntut lebih kreatif. ‘’Kalau dengan APBD Mataram ya sepertinya mimpi. Cuma,
kepala daerah mungkin bisa mencari investor yang pasti,’’ tegasnya.
Jangan sampai Pemkot Mataram bekerjasama dengan
investor seperti yang dulu-dulu. ‘’Dulukan bilangnya sudah pasti, tapi ternyata
tidak ada, jangan sampai pemerintah tertipu lagi,’’ demikian Zaitun. Karena
investor membuat kontrak dengan pemerintah hanya untuk mendapat bantuan dari
pemerintah pusat. ‘’Tapi setelah dapat, ternyata mereka alihkan ke provinsi
lain,’’ imbuhnya.
(fit)
Komentar