Bocor Dimana-mana



Dishub Ajak Tim Pengendalian dan Pengawasan Bongkar Mafia Parkir


Mataram (Suara NTB)
Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram bocor dimana-mana seolah menjadi hal yang lumrah. Tidak hanya dugaan bocornya pajak reklame di Dinas Pertamanan, Dishubkominfo Kota Mataram juga mengakui bocornya potensi parkir tepi jalan umum. Kebocoran potensi parkir tepi jalan umum ini teridentifikasi dilakukan mafia parkir di Kota Mataram.

Demikian diakui Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid saat memimpin rapat bersama tim pengendalian dan pengawasan parkir Kecamatan Sekarbela dan Ampenan di Kantor Camat Ampenan, Sabtu (4/10). Menurutnya, pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Mataram, cukup dilematis. Potensinya bagus, akan tetapi target selalu tidak tercapai.

Tahun 2014 misalnya. Dari target Rp 1,35 miliar, Dishubkominfo melalui UPTD perparkiran baru bisa mencapai Rp 800 juta. Khalid mengungkapkan, kenapa target parkir seringkali tidak mampu dicapai, karena memang banyak kendala yang dihadapi di lapangan. ‘’Ada oknum yang memperjualbelikan lahan parkir. Di Mataram ini ada bos parkir yang mungkin kerjanya hanya tidur di rumah bisa dapat penghasilan melebihi camat bahkan kepala dinas. Malah dia punya pegawai sampai 20 orang,’’ bebernya.

Selain mafia parkir, kebocoran retribusi parkir juga dihantui adanya praktik parkir liar di sejumlah titik di Mataram. Karenanya ia mengajak tim pengendalian dan pengawasan perparkiran membongkar mafia parkir yang ada di Kota Mataram. ‘’Kita akan berupaya sekuat tenaga bersama tim,’’ kata khalid. Dengan gerakan bersama, ia yakin PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum akan tercapai.

Khalid menggambarkan, banyak potensi parkir di wilayah Ampenan dan Sekarbela tidak tergarap. Seperti eks Pelabuhan Ampenan. Seringkali jukir di eks Pelabuhan Ampenan menolak diberi Rp 2.000, padahal, akunya, tidak satu rupiah pun masuk ke kas daerah. Khusus di Ampenan, terdapat 73 titik parkir. Demikian pula dengan parkir di Taman Loang Baloq dan Taman Selagalas.

‘’Sama seperti eks Pelabuhan Ampenan, Taman Selagalas dan Udayana juga tidak masuk kas daerah. Padahal potensinya luar biasa,’’ terang khalid. Karenanya di sisa tahun 2014 ini, khalid mengajak tim pengendalian dan pengawasan perpakiran untuk bergerak agar target parkir bisa tercapai. Pasalnya, tahun 2015 mendatang target parkir tepi jalan umum diyakini akan meningkat dari target tahun ini. (fit)

Komentar