RENDAHNYA
serapan anggaran di enam SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkot
Mataram menjadi sorotan Komisi II DPRD Kota Mataram. Ketua Komisi II DPRD Kota
Mataram, Drs. HM. Zaini kepada Suara NTB
di DPRD Kota Mataram mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja enam SKPD
yang serapan anggarannya hingga triwulan III masih dibawah 45 persen,
masing-masing Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang hanya 13 persen.
Setelah
PU, kemudian disusul Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dengan serapan
33 persen, Kantor Ketahanan Pangan 39 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil) 42 persen, Dinas Pendapatan (Dispenda) 43 persen, dan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) 44 persen.
Zaini
menyebut kinerja enam SKPD itu, lamban. ‘’Harapan kita, kan APBD sudah dibahas berdasarkan usulan mereka. Mengapa APBD kita
ketok awal-awal supaya tidak seperti ini,’’ ujarnya. Kecuali, kendala yang
sifatnya force majeure seperti
bencana alam atau karena ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Tetapi dalam
hal ini, kata politisi Partai Demokrat, sulit dilogikakan.
Pasalnya,
program sudah ada, anggaran sudah ada, SDM juga sudah ada. ‘’Apa kendalanya,’’
tanya Zaini. Yang menjadi catatan penting Dewan, lanjutnya, jika sudah triwulan
III lalu capaian masih di bawah 45 persen maka kemungkinan ‘’tradisi’’ mengebut
sisa program di sisa tahun anggaran yang ada, bakal terjadi.
‘’Itu
yang menjadi catatan kita, supaya jangan dikerjakan ngebut,’’ imbuhnya. Ia
mewanti-wanti SKPD agar tidak membudayakan menghabiskan anggaran di akhir
tahun. Sebab dampaknya sudah pasti tidak akan maksimal. Seharusnya program yang
dilaksanakan SKPD selaras dengan keinginan Walikota Mataram melakukan
percepatan pembangunan. ‘’Jangan malah diperlambat,’’ pintanya.
Menurut
Zaini, Walikota harus mengambil sikap tegas. Bahkan bila perlu enam pimpinan
SKPD itu harus dipertimbangkan untuk dilakukan penyegaran. (fit)
Komentar