Kecolongan Lagi

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram Drs. H M. Zaini  menyayangkan komentar Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM. Kemal Islam yang mengaku tidak tahu reklame milik salah satu operator seluler bayar pajak kemana. Menurutnya, sebagai SKPD yang bertugas melakukan pengawasan, Dinas Pertamanan semestinya tahu tentang reklame itu.

''Rekomendasi penerbitan izin kan dari dia (Pertamanan, red), kok bisa ndak tahu,'' sesalnya. Ketidaktahuan Dinas Pertamanan mengenai pajak reklame milik operator seluler di Tanahaji, lanjutnya, jelas menandakan Pertamanan kecolongan lagi. Bahkan, Komisi II berpikir pascabertemu dengan Dinas Pertamanan dan BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram beberapa waktu lalu, tidak akan ada lagi kasus serupa. Nyatanya indikasi kebocoran muncul di tempat lain.

Politisi Demokrat ini menduga ada pihak yang bermain sehingga kebocoran reklame terjadi dimana-mana. Komisi II, kata Zaini, memang mengapapresiasi kinerja Dinas Pertamanan. Hanya saja, dalam melakukan penertiban, Dinas Pertamanan diharapkan berlaku adil. Jangan sampai ada kesan pilih kasih. ''Sampai itu disampaikan di media, tidak tahu pajaknya masuk kemana. Ini kan aneh,'' ujarnya.

Untu itu, Zaini menyarankan supaya keberaadan reklame di Mataram, perlu dikaji lebih lanjut. Pertamanan selaku leading sektor harus melakukan pengawasan. Sebab kondisi Mataram yang seperti hutan reklame, tidak sesuai dengan pendapatan yang bersumber dari sana. Terungkapnya indikasi kebocoran pajak reklame, kata mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, tidak terlepas dari dugaan permainan oknum. Beberapa kasus yang muncul ke permukaan, membuktikan ada masalah dalam pengelolaan pajak reklame. Komisi II meminta Dinas Pertamanan menelusuri reklame di Tanahaji. ‘’Apakah sudah bayar atau mungkin belum bayar,’’ imbuhnya. (fit)