MUNCULNYA
aksi saling klaim terkait pajak reklame memunculkan sejumlah pendapat. Seperti
mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan dua SKPD,
masing-masing Dinas Pertamanan Kota Mataram dan BPMP2T (Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota
Mataram, Misban Ratmaji mengusulkan supaya SKPD-SKPD yang berhubungan dengan
perizinan maupun PAD (Pendapatan Asli Daerah), agar meninggalkan sistem blangko
yang selama ini terkesan begitu dibanggakan di Mataram.
Misban
Ratmaji kepada Suara NTB usai rapat
kerja tersebut, Jumat (10/10) mengatakan, sudah saatnya Pemkot Mataram
memberlakukan sistem komputerisasi di seluruh SKPD. Selain mencegah kebocoran,
juga akan meningkatkan pengawasan terhadap perizinan berikut PAD yang masuk ke
kas daerah. ‘’Sekali dientry itu akan masuk ke mana-mana,’’ ujarnya.
Sementara
kalau masih menggunakan sistem blangko seperti sekarang ini, sangat manual
sekali. ‘’Blangko itu sudah ndak zamannya lagi,’’ cetus Ketua Fraksi Keadilan
DPRD Kota Mataram ini. Oleh karenanya, ia mengusulkan, untuk berbagai keperluan
terkait administrasi, mulai dari tanda terima, permohonan izin, menggunakan
sistem komputerisasi.
Misban
yakin, dengan pola komputerisasi akan lebih mempermudah pengawasan. Termasuk
mempermudah para pemohon izin karena dengan sistem komputerisasi tentu bisa
diakses dari mana-mana. ‘’Kita harapkan, kalau izin sudah masuk, bisa membayar
lewat ATM,’’ cetusnya. Ia meminta data Simda supaya dikembangkan ke seluruh
SKPD. Maksudnya, agar semua proses administrasi dilakukan dengan online sistem.
Karena
tidak melulu terkait izin dan pajak, pembelian inventaris di kantor-kantor
kelurahan bisa terakses langsung. Karenanya Pemkot Mataram harus segera membuat
sistem yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat. ‘’Tidak perlu disimpan.
Tidak perlu pengadaan blangko,’’ imbuhnya. Sehingga ke depan Pemkot Mataram
bisa melakukan efisiensi anggaran.
Setidaknya
anggaran untuk mencetak blangko bisa dihemat. Disampingi dianggap buang-buang
waktu melakukan pencetakan blangko, Pekot Mataram tentu direpotkan karena harus
menyiapkan gudang untuk menyimpan arsip. ‘’Jangan-jangan lebih mahal biaya buat
gudangnya daripada nilai kertas yang disimpan disana,’’ pungkasnya. (fit)
Komentar