DATANGNYA
musim hujan membuat warga Kota Mataram harap-harap cemas. Kecemasan masyarakat
ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa ibukota Provinsi NTB ini belum
sepenuhnya bebas banjir atapun genangan. Kalau ditarik benang merahnya,
genangan maupun banjir di Mataram penyebabnya cukup klasik, yakni kondisi
drainase yang belum mampu menangung beban air hujan.
Apalagi
beberapa hari terakhir, hujan mulai intens mengguyur Kota Mataram. Harus
diakui, bahwa drainase merupakan salah satu persoalan yang cukup komplek. Mulai
dari drainase yang rusak, drainase yang dijadikan ‘’tong’’ sampah, hingga
pendangkalan drainase. Sementara Pemkot Mataram tidak punya cukup anggaran
untuk menjawab persoalan drainase itu secara paripurna.
Memprihatinkan
memang. Ditengah pesatnya pembangunan di Mataram, warga makin dihantui
ketakutan akan ancaman banjir. Selain persoalan drainase yang tidak kunjung
tuntas, ancaman banjir maupun genangan diperparah dengan kondisi daerah resapan
yang semakin berkurang dari hari ke hari. Semetinya, untuk memberikan rasa aman
dan nyaman terhadap semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun para
investor, Pemkot Mataram harus mampu merancang sistem yang terkoneksi satu sama
lain.
Memang
sulit menghindari laju pembangunan fisik di Mataram yang terbukti dengan
menjamurnya hotel, ruko dan pusat perbelanjaan. Namun itu mestinya diimbangi
dengan penyediaan sarana pendukung agar Mataram tidak tergenang banjir. Disinilah
peran konektivitas SKPD. Masalah banjir tidak bisa hanya diserahkan kepada
Dinas PU. Sebab, penyebab ketidakmampuan drainase menampung air hujan, bukan
semata-mata karena kondisi drainase yang rusak.
Justru
kebanyakan karena drainase dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Perilaku
masyarakat yang membuang sampah di drainase membutuhkan peran serta
Camat/Lurah, Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat.
Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa tindakan mereka itu dapat membuat
Mataram seperti Jakarta yang setiap hujan selalu banjir.
Dinas
Kebersihan harus rajin-rajin turun ke lapangan untuk melihat seperti apa
kondisi manajemen pengangkutan sampah. Di Daerah-daerah yang belum ada TPS
(Tempat Pembuangan Sementara) harus dilengkapi. Kalau TPS sudah disiapkan,
masyarakat tentu tidak akan membuang sampah di sungai. Selama ini, nihilnya TPS
selalu menjadi alasan ulah nakal masyarakat membuang sampah di sungai.
Pembangunan
fisik yang dilakukan pengembang atau investor, mutlak harus diawasi. Tidak
sedikit pengusaha nakal yang mengabaikan drainase. Menjamin Mataram menjadi
kota yang nyaman dan aman dari ancaman banjir butuh peran serta kita semua. Karenanya,
setiap pembangunan oleh investor harus dipastikan ketersedian drainase yang
berkualitas. (*)
Komentar