Mataram
(Suara NTB) –
DPRD
Kota Mataram mendorong Pemkot Mataram meningkatkan belanja langsung berikut
melakukan efisiensi anggaran. Dorongan ini mengemuka dalam rapat kerja gabungan
komisi DPRD Kota Mataram dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Selasa
(25/11). Menurut kacamata Dewan, tidak sedikit pos belanja yang perlu
dirasionalisasikan dalam rangka melakukan efisiensi anggaran.
Menurut
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, harus ada gerakan kultural untuk
melakukan efisiensi. ‘’Misalnya, kalau penggunaan AC suhunya 25 derajat, nanti
harus dicek semua. Begitu pula kalau rapatnya hanya satu jam mungkin tidak
perlu pakai snack, kecuali kalau rapatnya sampai 3 jam,’’ terangnya
mencontohkan.
Hal
yang sama juga, lanjut Didi Sumardi harus diterapkan di internal Dewan. Supaya
Dewan tidak hanya menyoroti eksekutif tetapi juga melakukan gerakan efisiensi
yang sama. ‘’Kalau kita tidak lakukan itu (efisiensi, red) dosanya dua kali
lipat,’’ tegasnya. Karenanya, Dewan mendesak eksekutif agar merasionalisasi
belanja kaitannya dengan hajat efisiensi anggaran.
Terhadap
peningkatan pendapatan daerah, lanjut Didi Sumardi, perlu dilakukan efisiensi
dan rasionalisasi anggaran serta reformasi birokrasi. Oleh karena itu, titik
berat perhatian adalah pada SKPD yang secara langsung terkait dengan program
unggulan dan SKPD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Seperti Dinas Dikpora, BPMP2T, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penanggulangan
masalah sosial, penciptaan keamanan dan ketertiban.
Disamping
itu, katanya, untuk memaksimalkan pelayanan dan peningkatan PAD RSUD Kota
Mataram, perlu menjadi perhatian. ‘’Dengan diberikan kebijakan khusus untuk
menyesuaikan anggaran yang dikelola dalam status BLUD (Badan Layanan Umum
Daerah) diarahkan kepada peningkatan sarana prasarana, kamar operasi, SDM,
termasuk memperkuat karakteristik sebagai rumah sakit pendidikan dan
lain-lain,’’ jelas Didi Sumardi.
Sektor
kebersihan juga mendapat perhatian yang arahnya bagaimana meningkatkan kinerja
menjadikan Mataram sebagai kota yang bersih, indah dan sehat. Termasuk juga
soal pembangunan kesehatan lingkungan melalui penanganan limbah komunal di
tingkat lingkungan.
Sebelumnya,
sejumlah anggota DPRD Kota Mataram menyoroti kemungkinan dilakukannya
perimbangan persentase belanja langsung dan belanja tidak langsung agar
mengedepankan azas manfaat bagi kepentingan masyarakat secara langsung. Hal
tersebut juga terkait dengan langkah-langkah efisiensi terutama yang berkaitan
dengan belanja aparatur, honor, insentif, biaya pemeliharaan dan belanja
lainnya.
Dalam
kesempatan itu, Dewan menyarankan agar penyediaan anggaran yang tercantum pada
objek/rincian belanja cetak dan pengadaan untuk kegiatan peningkatan pelayanan
publik pada SKPD agar dilakukan penghematan sesuai dengan kebutuhan pada
masing-masing kegiatan atau program. Selanjutnya, selisih dari hasil
penghematan tersebut, dialihkan untuk membiayai program atau kegiatan langsung
dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara
itu, terhadap penyediaan anggaran untuk honorarium agar dilakukan secara
selektif sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan yang baik. Mengingat, besaran alokasi anggaran
untuk honorarium harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada
pertimbangan bahwa benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap
efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sehingga, anggarannya dapat dialihkan untuk
kepentingan masyarakat.
Menanggapi
hal itu, Ketua TAPD yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM.,
mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan analisis beban kerja. ‘’Kami sudah
pangkas semua SKPD,’’ akunya. Sementara sorotan mengenai besarnya belanja ATK
(Alat Tulis Kantor) sesungguhnya ada pada biaya pemeliharaannya. Lagipula
seluruh sekolah se-Kota Mataram, ATKnya dianggarkan dalam APBD. (fit/*)
Komentar