Tagihan PJU Kota Mataram Rp 1,7 Miliar
Mataram
(Suara NTB) –
Tagihan
PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kota Mataram, masih saja menunjukkan nilai yang
cukup fantastis. Bahkan, tagihan PJU bulan November 2014 tidak kurang dari Rp
1,7 miliar. Namun demikian, aku Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. Kemal
Islam dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Mataram, Kamis (20/11),
pihaknya tidak akan membayar semua tagihan itu.
Pasalnya,
dari tagihan Rp 1,7 miliar itu, ada indikasi kejanggalan. Ada empat perumahan
yang masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat, tagihannya justru dibebankan kepada Kota
Mataram. Tagihan lain yang juga disebut tidak masuk akal adalah tagihan PJU
untuk Gedung Koni di Jalan Langko. Padahal, sudah lama gedung tersebut sudah
berdiri bangunan lain. Ditambah program neonisasi di 40 titik yang rata-rata
tagihannya Rp 1,5 juta.
Dengan
tidak dibayarkannya listri di empat perumahan di Lobar ditambah gedung Koni
yang sudah tidak ada di Jalan Langko, bisa menghemat pembayaran hingga Rp 200
juta. Sehingga tagihan PJU yang akan dibayar Dinas Pertamanan sekitar Rp 1,5
miliar. Kemal mengatakan, Pertamanan terus berupaya melakukan efisiensi
anggaran dengan menerapkan sistem meterisasi.
‘’Dengan
tagihan yang Rp 1,7 miliar ini, yang menggunakan meterisasi kita bayar hanya Rp
500 juta. Yang tinggi adalah pembayaran yang pakai kontrak daya, Rp 1,2
miliar,’’ terangnya. Saat ini Pertamanan baru memiliki 350 box meterisasi dari
kebutuhan total 650 box meterisasi. Ia menargetkan tahun 2016 mendatang box
meterisasi sudah terpenuhi semua. Dengan telah terpasangnya box meterisasi
seluruhnya, Kemal meyakini, pembayaran tagihan PJU nantinya berkisar Rp 1,2 –
1,4 miliar per bulan.
Kemal
tidak menampik, untuk meterisasi memang butuh anggaran yang tidak kecil. Tahun
2015, pemasangan box meterisasi direncanakan 100 buah. Sementara PPJ yang
disetorkan kembali ke Pemkot Mataram oleh PLN sekitar Rp 2 miliar. Kalau
dilihat jumlah pelanggan listri di Kota Mataram yang terus bertambah,
sebetulnya penerimaan dari PPJ diperkirakan bisa menembus angka Rp 3 miliar.
Sayangnya, kata Kemal, PLN cenderung belum terbuka terhadap data riil jumlah
pelanggan di Kota Mataram. (fit)
Komentar