DORONGAN
DPRD Kota Mataram kepada Pemkot Mataram agar melakukan rasionalisasi belanja
pegawai, nampaknya memang cukup beralasan. Pasalnya, honor kepanitiaan sejumlah
kegiatan di lingkup Pemkot Mataram, angkanya cukup signifikan. Misalnya panitia
lelang pengadaan barang dan jasa. Begitu juga rapat-rapat selalu dilengkapi
dengan honor.
Penganggaran
honor kepanitiaan atau honor rapat banyak mendapat sorotan karena hal itu
dianggap sebagai bentuk pemborosan atau inefisiensi. Kalau memperhatikan waktu
rapat atau pelaksanaan kegiatan yang disiapkan honor itu, dapat dikatakan
penggarannya hanya untuk menambah pundi-pundi keuangan PNS. Pasalnya, meskipun rapat,
toh rapat itu diselenggarakan dalam
rentang jam kerja, pukul 08.00 – 14.00 Wita.
Wajar
kalau Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, HM. Zaini beranggapan honor
kepanitiaan perlu disesuaikan, bahkan bila perlu dihapuskan. Sebab, Dewanpun
misalnya dalam rapat kerja tidak dibekali dengan honor. Meski tidak menjadi
tolak ukur, tetapi setidaknya cara-cara yang dilakukan Dewan dengan menggelar
rapat tanpa honor bisa ditiru jajaran eksekutif.
Meskipun
mungkin ada payung hukum yang mendasari pemberian honor kepanitiaan, bisa saja para
PNS ‘’mengikhlaskan’’ honornya untuk kepentingan lain. Pasalnya, masih banyak
program yang menyentuh kepentingan masyarakat, membutuhkan anggaran yang tidak
kecil. Sehingga, setiap kali rapat para PNS tidak mengambil honor itu. Tetapi persoalannya
relakah para PNS tidak menerima honor rapat atau kegiatan lainnya. Ini tentu
kembali pada pribadi mereka masing-masing.
Tidak
hanya rasionalisasi honor kepanitiaan, anggaran lainnya juga perlu mendapat
perhatian serius agar tidak ada anggaran yang mubazir atau bahkan mengada-ada. Untuk
itu, jajaran Pemkot Mataram diharapkan punya inovasi bagaimana mendesain
anggaran yang efisien namun tepat guna. Namun demikian, penghematan anggaran
jangan hanya dilakukan oleh eksekutif saja.
Dewan
selaku pihak yang mengawasi anggaran dan jalannya program eksekutif juga harus melakukan yang sama. Tidak adil
juga kalau eksekutif diminta berhemat, sementara Dewan menggunakan anggaran
sesukanya. Kalau dicermati seksama banyak item yang bisa dihemat. Misalnya
pengadaan snack, penggunakan pendingin ruangan, pengadaan kendaraan dinas dan
pengadaan alat tulis kantor.
Karena
selama ini, nyaris tidak ada rapat yang tidak ada snack. Padahal, kadang
rapat-rapat yang digelar durasinya tidak terlalu lama. Demikian pula kendaraan
dinas, tidak perlu membeli yang mahal. Toh
fungsinya sama dengan kendaraan yang harganya standar atau terjangkau. Pemerintah
juga tidak perlu buru-buru melakukan lelang kendaraan dinas. Dengan demikian hajat
efisiensi anggaran bisa terwujud dan implikasinya diharapkan kesejahteraan
masyarakat meningkat. (*)
Komentar