KETUA Fraksi Gerakan Nurani Bangsa DPRD Kota Mataram, HM.
Faesal mengingatkan KPU Kota Mataram agar tidak bermain-main dengan anggaran.
Besarnya anggaran Pilkada yang diajukan KPU Kota Mataram, menurut dia, harus
jelas dasarnya.
‘’KPU ini masuk ke dewan baru pertama, jadi kita belum
tahu hasil kerjanya, langsung minta uang apa segala macam,’’ ujarnya saat dikonfirmasi
Suara NTB usai mengikuti rapat kerja
bersama KPU Kota Mataram dan eksekutif. Artinya, lanjut Faesal, pihaknya belum
bisa mengapresiasi kinerja KPU. Sebab, kalau beban APBD Rp 21,1 miliar seperti permintaan KPU Kota Mataram, jelas
akan mengganggu postur APBD Kota Mataram.
Jika dibandingkan dengan jumlah anggaran pada tahun
2010, hanya Rp 11 miliar untuk dua putaran dan jumlah penduduk diyakini lebih
banyak, maka anggaran Pilkada 2015 yang diajukan KPU Kota Mataram dinilai
terlalu besar. Menurut Anggota Komisi IV ini, boleh saja KPU mengajukan nominal
anggaran yang besar, asal sesuai dengan kondisi riil. Seperti jumlah penduduk
dan sebagainya.
Selama ini, lanjut Faesal, KPU selalu bermasalah
dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap). ‘’Sehingga, kalau dia baik-baik kerja, siapa sih juga yang ndak ngasi,’’ katanya. Ia menganggap cara KPU meyakinkan dewan
dengan membanding-bandingkan anggaran Pilkada di daerah lain, kurang pas.
Sebab, kondisi daerah berbeda satu sama lain.
Faesal kembali mengingatkan KPU Kota Mataram bahwa
rezim pemerintahan sekarang menerapkan azas efisiensi anggaran, sehingga KPU pun
dalam mengajukan anggaran harus irit dan realistis. Masalah DPT misalnya, tidak
sedikit parpol yang dirugikan dengan DPT yang amburadul. (fit)
Komentar