MENJELANG
Pilkada Kota Mataram, validitas data pemilih menjadi hal yang mutlak harus
disiapkan oleh Dinas Dukcapil Kota Mataram. Namun pernyataan Ketua KPU Kota
Mataram, HM. Ainul Asikin yang menyebutkan bahwa data jumlah penduduk di
Mataram menurun dari 459.114 pada awal Bulan Juni menurun menjadi 408.900 pada
akhir bulan yang sama, tidak sedikit menuai pro kontra.
Karena
seiring perkembangan pesat di Mataram, jumlah pendudukpun diyakini meningkat.
Untuk mengantisipasi simpang siurnya data jumlah penduduk, Ketua Komisi I DPRD
Kota Mataram, I Gede Sudiarta menyarankan agar dilakukan sinkronisasi data
antara Dinas Dukcapil Kota Mataram dengan Dinas Dukcapil Kota Mataram. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin
(10/11), Sudiarta melihat kesan bertambahnya jumlah penduduk di daerah ini,
karena mataram merupakan ibukota Provinsi NTB. Sehingga, sejumlah kegiatan
mulai dari pendidikan dan pusat perbelanjaan terpusat di Mataram.
‘’Mungkin
ini data dari BPS dan Dukcapil perlu dilakukan evaluasi terkait kesinkronan
data penduduk Kota Mataram,’’ imbaunya. Menurut dia, selama ini memang tidak
jarang terjadi selisih hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas Dukcapil. Mengingat
di Mataram banyak penduduk pendatang yang sifatnya tidak menetap. Seperti
mahasiswa. Hal ini, lanjutnya, memang menjadi dilema bagi Mataram yang notabene
ibukota provinsi. Untuk
itulah, perlunya dilakukan sinkronisasi antar pihak terkait. (fit)
Komentar