PENGAKUAN
Kepala BP2KB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Kota
Mataram, Sutrisno yang mengklaim program menuju kota layak anak tahun 2018
mendatang sudah tertangani di SKPD-SKPD, mendapat kritikan dari Ketua Fraksi
Keadilan, Misban Ratmaji, SE. Sebagai pihak yang ikut berangkat dalam kunjungan
kerja Komisi II DPRD Kota Mataram periode 2009-2014 ke Kota Yogyakarta dan
mempelajari masalah rumah pemulihan gizi yang rencananya akan diduplikasi di
Ampenan Tengah yang notabene percontohan kelurahan layak anak, ia mengetahui
bahwa rumah pemulihan gizi tidak kunjung ada di Kelurahan Ampenan Tengah.
‘’Jadi
kami minta program itu betul-betul dijalankan dengan baik. Kalau ada masalah
harus dicarikan solusinya,’’ ujar Misban kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram. seharusnya, lanjut politisi PKPI
ini, program yang sudah dibangun dan distudi bandingkan dengan biaya yang cukup
besar agar tidak mubazir akibat mandek di tengah jalan.
Menurut
Misban, apa yang disampaikan Kepala BP2KB Kota Mataram harus paralel dengan pelaksanaan.
‘’Kita tidak ingin, pemberitaannya A, kondisinya B. kalau memang kondisnya B,
maka B yang harus disampaikan,’’ imbuhnya. Nantinya kalau sudah dilaksanakan
secara riil kemudian ada kendala di tengah jalan, maka perlu segera dicarikan
solusi bersama.
Ia
mengingatkan program apapun yang akan diluncurkan SKPD, semestinya dikaji
terlebih dahulu. Karena program menuju kota layak anak sudah terlanjur
diluncurkan oleh Pemkot Mataram, maka apapun risiko yang menyertai dalam
pelaksanaannya tentu harus ditindaklanjuti secara bersama-sama. Misban
menyarankan kepada eksekutif untuk menyampaikan kepada Dewan apa yang menjadi
kendala sehingga rumah pemulihan gizi belum juga dibangun.
‘’Sekarang
inikan kita tidak tahu masalahnya dimana, makanya perlu dibicarakan bersama,’’
pungkasnya. (fit)
Komentar