Mataram
(Suara NTB) –
Kenaikan
BBM jenis solar dan premium berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., tidak menampik kekhawatiran
Walikota akan bertambahnya angka kemiskinan di Mataram, akan benar-benar
terjadi jika tidak segera diambil langkah solutif.
Sebab,
hadirnya kartu sakti (Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu
Keluarga Sejahtera) yang dikeluarkan pemerintah pusat diyakini belum mampu
menjawab persoalan yang timbul akibat naiknya harga BBM masing-masing Rp 2.000
untuk jenis premium dan solar. Karena kartu sakti itu sifatnya konsumtif, tidak
produkti. Sementara masalah yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan
produktivitas. ‘’Tiga kartu ini tidak bisa menjadi solusi terhadap hal-hal yang
bersifat non konsumtif,’’ tegasnya.
Kepada
Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu
(19/11) Didi Sumardi mengatakan, semestinya Pemprov NTB mengajak kabupaten/kota
duduk bersama merumuskan langkah-langkah solutif.
Menurut
Didi Sumardi, sudah saatnya pemerintah pusat mengkombinasikan kompensasi
kenaikan harga BBM yang tidak berdampak pada beberapa sektor yang sifatnya
publik. Seperti sektor transportasi, usaha ekonomi kecil dengan berbagai
varian. ‘’Untuk itu, kita di daerah perlu mengeluarkan rekomendasi kepada
presiden untuk melindungi sektor-sektor yang kami maksud,’’ terangnya.
Dengan
begitu, ancaman dampak kenaikan BBM tidak akan terlalu dahsyat terhadap
meningkatnya angka kemiskinan. Karena bagaimanapun, kenaikan BBM akan berdampak
kait-mengait untuk semua sektor. Ia mencontohkan sektor angkutan. Tidak hanya
dihadapkan pada kenaikan harga BBM tapi juga harga onderdil maupun ongkos
angkutan. Didi Sumardi berpandangan, ancaman meningkatnya angka kemiskinan
sebagai dampak kenaikan harga BBM, ada baiknya Gubernur bersama Bupati/Walikota
duduk bersama untuk membahas persoalan ini.
‘’Kami
berharap, secara khusus pak wali (Walikota Mataram, red) yang menginisiasi
ini,’’ pintanya. Walikota diharapkan segera bertemu dengan Gubernur untuk
selanjutnya mengajak daerah-daerah lain untuk berbicara dalam skup ke-NTB-an
terkait masalah ini. Didi Sumardi mengaku akan mencari waktu untuk bertemu
Walikota dan juga pimpinan DPRD Provinsi NTB akan berbicara di level lembaga
legislatif. (fit)
Komentar