Jelang Pilkada, Birokrasi Jangan Ikut Campur
Mataram Suara NTB –
Raker DPRD Kota Mataram bersama KPU Kota Mataram dan
eksekutif, Sabtu (8/11)
diwarnai sejumlah kritik dari anggota DPRD Kota Mataram seputar DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan dugaan keterlibatan birokrasi saat pesta
demokrasi Pilkada. Bahkan, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said yang
mewakili eksekutif saat itu disemprit.
Orang nomor satu di jajaran PNS lingkup Pemkot Mataram itu diingatkan agar mengawasi bawahannya mulai
dari Camat, Lurah dan staf agar tidak ikut campur dalam masalah politik.
Terutama menjelang Pilkada Kota Mataram. Karena dari pengalaman pada Pilkada 2010
lalu, menurut anggota Fraksi PDI P DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, Camat
dan Lurah diduga sering terlibat menjadi tim
sukses calon tertentu.
‘’Siapa yang mau menjadi walikota benar-benar pilihan
rakyat bukan diarahkan oleh Camat dan Lurah,’’ ujarnya geram. Anggota Fraksi
Gerakan Nurani Bangsa, Akhmad Azhary Ma’ruf berharap sekda sebagai ‘’bos’’ birokrasi
di Pemkot Mataram mampu melaksanakan pengawasan maksimal terhadap bawahannya.
Sebab, setiap perhelatan Pilkada, birokrasi ditengarai kerap ikut campur.
Aktivitas oknum Camat dan Lurah yang diduga berperan
menjadi tim sukses calon tertentu dinilai sangat meresahkan. Sehingga,
pertarungan merebut kursi Mataram 1 menjadi tidak fair.
Terkait Pilkada, sejumlah anggota Dewan menyoroti
validasi data pemilih. Apalagi setelah ketua KPU Kota Mataram, HM. Ainul Asikin
menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Dinas Dukcapil Kota
Mataram, jumlah penduduk Kota Mataram berkurang yang berdampak pula pada
menyusutnya jumlah pemilih. Pernyataan Ketua KPU Kota Mataram itu sontak menuai
reaksi. Anggota Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, Syamsul
Bahri, SH mempertanyakan, apa yang menjadi parameter
sehingga jumlah penduduk dan pemilih berkurang.
Padahal, kata Syamsul, siswa yang baru saja menamatkan
SMA, rata-rata sudah menjadi wajib pilih.
Menanggapi hal itu, Sekda Kota Mataram, Makmur Said hanya bisa minta maaf. Meskipun ia juga
mengaku menjatuhkan sanksi teguran terhadap oknum pegawai yang terlibat dalam
politik praktis. ‘’Saya minta maaf kalau memang bapak-bapak merasakan itu (oknum Camat dan Lurah, red) jadi tim sukses di lapangan,’’ demikian Makmur Said.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Mataram, HM. Ainul Asikin,
berkurangnya pemilih karena banyak penduduk yang mutasi atau pindah ke luar
daerah. Ia menyebutkan, data hasil konsolidasi awal bulan juni 2014 jumlah
penduduk di Mataram mencapai 459.114 jiwa dan jumlah pemilih sekitar 330 ribu
jiwa. Sedangkan hasil konsolidasi akhir juli jumlah penduduk menyusut menjadi
408.900 jiwa dengan jumlah pemilih sekitar 300 ribu jiwa.
Namun demikian data tersebut juga belum final karena
pihak Dukcapil Kota Mataram, katanya, masih akan melakukan rapat konsolidasi
data potensial. (fit)
Komentar