KOMITMEN - Perwakilan SP Mataram menyerahkan form komitmen DPRD untuk mengawal kepentingan perempuan di parlemen kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gede Sudiarta. (Suara NTB/fit)
Mataram
(Suara NTB) –
SP
(Solidaritas Perempuan) Mataram, Kamis (13/11) melakukan audiensi dengan Komisi
I DPRD Kota Mataram. Kedatangan SP dibawah pimpinan Baiq Zulhiatina meminta
komitmen DPRD mengawal kepentingan perempuan di parlemen. Sayangnya, form
komitmen DPRD yang diserahkan SP kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I
Gede Sudiarta tidak bisa langsung ditandatangani.
Zulhiatina
yang ditemui Suara NTB usai audiensi
mengaku agak kecewa karena form komitmen DPRD tak langsung diteken para wakil
rakyat tersebut. Namun demikian, ia dapat memahami hal ini, karena komitmen
yang diambil secara institusi tentu membutuhkan persetujuan dari pimpinan DPRD
Kota Mataram.
Adapun
12 komitmen DPRD yang diminta SP terkait bidang keseharan, pendidikan, ekonomi,
gender, KDRT, Lingkungan, akses perempuan terhadap air bersih, buruh perempuan,
kependudukan dan kewarganegaraan, pangan, eksploitasi anak jalanan serta
perlindungan buruh migran perempuan dan anggota keluarga.
Menurut
Zulhiatina, apa yang disampaikan SP merupakan persoalan riil yang terjadi di
masyarakat. Hal itu harus mendapat perhatian. ‘’Kalau kita ingin komitmen itu
untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan terakomodir dalam kebijakan baik di
eksekutif maupun legislatif,’’ terangnya. Ia berharap dalam program pembangunan
di Kota Mataram harus lebih banyak melibatkan perempuan-perempuan yang ada di
komunitas.
Untuk
itu, SP berharap ada ruang khusus untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait
kepentingan masyarakt yang perlu diakomodir di dalam program berikutnya.
Sekaligus memastikan bahwa program tersebut memang sesuai dengan kebutuhan
perempuan. Ia tidak menampik aspirasi memang bisa disampaikan melalui jalur
MPBM, kendati begitu, SP merasa lebih berarti manakala bisa langsung bertemu
wakil rakyat. Yang jelas, banyak persoalan-persoalan yang belum terakomodir
karena memang informasinya tidak sampai ke bawah. Misalnya, seperti BPJS,
pendidikan gratis.
Menanggapi
hal itu, Ketua Komisi I, I Gede Sudiarta mengaku, 12 komitmen yang disodorkan
SP Mataram bukan ranah pihaknya untuk mengambil keputusan. ‘’Itu adalah ranah
anggota DPRD bersama eksekutif,’’ cetusnya. Form komitmen itu sudah diserahkan
kepada pimpinan. Nantinya pimpinan yang akan memplenokan atau menindaklanjuti.
(fit)
Komentar