KEBIJAKAN
pemerintahan Jokowi-JK yang bakal memberlakukan moratorium CPNS banyak
ditentang di daerah. Di Kota Mataram misalnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar
DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep terang-terangan menolak moratorium itu.
Ditemui
Suara NTB usai menghadiri rapim di
DPRD Kota Mataram, Muhir mengatakan, kebutuhan CPNS di Mataram sudah jelas.
‘’Setiap bulan, setiap tahun pasti ada yang pensiun,’’ ujarnya. Hal itulah yang
harus di lihat oleh pemerintah pusat sebelum memberlakukan moratorium itu. Moratorium
CPNS itu, diyakini akan menjadi masalah tersendiri di tengah masyarakat.
Karena
masyarakat, lanjut Muhir, setiap tahun selalu menggantungkan harapan untuk bisa
mengikuti tes CPNS. ‘’Ini yang harus dipikirkan dengan baik. Mendagri saja
masih menolak moratorium itu. Karena masih harus melihat kondisi daerah
masing-masing,’’ terangnya. Menurutnya, Pemerintah pusat tidak boleh memangkas
habis kesempatan merekrut CPNS.
Disinilah,
lanjut Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, pemerintah harus berpikir cerdas
dan berpikir cermat. Karena, masyarakat berlomba-lomba mengejar pendidikan
karena memang salah satu tujuannya ingin membuktikan kemampuannya melalui CPNS.
‘’Itu harapan dari masyarakat,’’ cetusnya.
Kalau
moratorium CPNS benar-benar dilaksanakan, kata Muhir pemerintahan bisa mundur. ‘’Karena
apa? Tenaga baru ini kan tidak sama
kemampuannya dengan yang lama,’’ imbuhnya. Logikanya, perubahan teknologi,
pendidikan bisa terjadi setiap detik. Muhir berharap moratorium itu tidak terjadi
karena masih banyak masyarakat yang ketergantungan terhadap CPNS.
Muhir
menegaskan, CPNS bukan persoalan banyak atau sedikit. ‘’PNS itu harapan.
Harapan adalah orang berkeinginan menjadi PNS. Walaupun sedikit tapi harus
ada,’’ demikian Muhir. Terhadap keinginan supaya menghentikan rencana
moratorium itu, Muhir berujar akan memperjuangan hal itu dengan semua anggota
DPRD Kota Mataram. (fit)
Komentar