KALANGAN
legislatif mulai risau dengan rencana moratorium CPNS yang rencananya akan
diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan Komisi I telah menyampaikan
kepada pihak Menpan mengenai kondisi kepegawaian di Kota Mataram. Ketua Komisi
I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta yang ditemui di ruang kerjanya, Senin
(22/12) kemarin mengaku, baru-baru ini Komisi I telah bertemu pihak Menpan. ''Kami
sudah bawa data bahwa jumlah pns pensiun di lingkup Pemkot Mataram selama 2014
sampai dengan 2016 sekitar 248,'' sebutnya.
Jumlah
ini sebagian besar berasal dari kalangan guru dan tenaga kesehatan. Politisi Gerindra
ini memastikan, jika kebijakan moratorium diberlakukan, akan menyebabkan Kota
Mataram berada dalam kesulitan. ''Kita juga sempat pertanyakan sejauh mana
perkembangan UU ASN. UU ini sedang dalam tahap sosialisasi,'' ujarnya. Kalau
rencana moratorium itu diberlakukan, lanjutnya, maka opsi yang bisa diambil Kota
Mataram adalah dengan mengangkat tenaga kontrak.
Langkah
ini ditempuh untuk mensiasati kekurangan pegawai. Apalagi pemerintah pusat
mempunyai program untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini, lanjut Gde
Sudiarta akan dibicarakan dengan eksekutif. Ia memandang moratorium CPNS tidak
sebanding dengan jumlah PNS yang pensiun. Rencana ini belum disampaikan kepada
eskekutif, mengingat moratorium juga belum final.
‘’Jadi
ini hanya langkah antisipasi kalau kebijakan itu diberlakukan,’’ demikian Gde
Sudiarta sembari menambahkan bahwa Pemda belum maksimal melaksanakan kebijakan
pemerintah pusat. (fit)
Komentar