RILIS
BPS (Badan Pusat Statistik) NTB yang menempatkan IPM NTB pada urutan 33 dari 34
Provinsi Se-NTB, cukup mengejutkan warga daerah ini. Pada tataran masyarakat,
IPM NTB yang melorot dari posisi 32 menjadi 33 bahkan cenderung stagnan mengindikasikan
tidak ada perkembangan signifikan terhadap pembangunan di bidang-bidang yang
menjadi tolak ukur IPM.
Meskipun
dari segi ekonomi, NTB cukup baik, namun nyatanya pada bidang-bidang lainnya
masih keteteran. Seperti pada bidang pendidikan. Dimana menurut data yang
dikutip dari BPS NTB, bahwa 50 persen lebih ibu-ibu di NTB status pendidikannya
tidak tamat SD. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, tentu banyak
keterbatasan yang dimiliki.
Demikian
juga dengan kesehatan, angka kematian ibu dan bayi disebutkan masih tinggi. Indikator
kesehatan lingkungan masih kurang baik, dilihat dari angka BAB sembarangan di
NTB relatif tinggi, hampir 50 persen. Rumah tangga yang mendiami rumah kurang
sehat juga masih cukup besar, hampir 80 persen. Kesehatan ibu yakni akibat
pengetahuan dan kesadaran perempuan terhadap kesehatan pada masa kehamilan dan
persalinan masih kurang.
Persentase
ibu hamil yang tidak melaksanakan kehamilan di tenaga kesehatan juga masih
besar. Selain itu, banyak perempuan di NTB yang menikah muda dan berpendidikan
SD atau tidak tamat SD, sehingga pengetahuan mereka tentang kesehatan rendah. Tantangan
yang tak kalah besar adalah persentase penduduk usia 15 tahun yang buta huruf
masih tinggi. Persentase drop out
penduduk usia 15 relatif tinggi, terutama pada jenjang SD. Penduduk usia 15
tahun yang berijazah minimal SD relatif rendah dibanding wilayah lain.
Namun
seperti yang pernah terjadi tahun sebelumnya, data BPS ini selalu dibantah
Pemprov NTB. Padahal, Pemprov seharusnya legowo atas data itu. Karena BPS dalam
merilis data apapun, tentu melalui analisis dan kajian yang sungguh-sungguh. Sebaiknya
setelah mengetahui posisi IPM NTB, para pemangku kebijakan di daerah ini harus
sudah mulai merancang berbagai aksi untuk memperbaiki IPM NTB yang berada di
bawah Papua Barat.
Jangan
justru sibuk menyalahkan lembaga resmi yang menerbitkan data itu. Harus ada
kebesaran jiwa dari pemimpin daerah ini untuk menerima kenyataan. Kalau Pemprov
terus menyalahkan data BPS misalnya, lalu kapan daerah ini akan mampu mengejar
ketertinggalan dari daerah lain.
Salah
satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov NTB, untuk menekan kelemahan-kelemahan
yang membuat IPM NTB masih bertengger di posisi buncit dibutuhkan kekuatan
lebih dari pemerintah untuk memperbanyak infrastruktur. Baik fasilitas dan
sarana-sarana pendidikan pada masyarakat, maupun fasilitas penunjang kesehatan
bagi masyarakat. (*)
Komentar