DPRD Kota Mataram Minta Pemkot Berhemat
Mataram (Suara
NTB) –
DPRD Kota Mataram menyetujui nota keuangan dan RAPBD
Kota Mataram tahun anggaran 2015. Persetujuan ini diberikan Dewan dalam rapat
paripuna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Sabtu (29/11). Terkait RAPBD 2015 DPRD
Kota Mataram meminta Pemkot Mataram melakukan penghematan.
Saran kepada Pemkot Mataram tergambar dalam laporan
hasil pembahasan gabungan DPRD Kota Mataram yang disampaikan oleh juru bicara
gabungan komisi Hj. Kartini Irwarni, SPd. Ada
sembilan hal yang menjadi saran DPRD Kota Mataram kepada Pemkot Mataram. Pertama,
penyediaan anggaran yang tercantum pada objek/rincian belanja cetak dan
penganggaran untuk kegiatan peningkatan pelayanan publik pada SKPD, agar
dilakukan penghematan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing
kegiatan/program.
Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan
belanja tersebut dialihkan untuk membiayai program atau kegiatan yang terkait
langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, terhadap
penyediaan anggaran untuk honorarium agar dilakukan secara selektif, sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja kegiatan yang baik. Mengingat, besaran alokasi anggaran untuk
honorarium harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasional dalam
pencapaian rencana program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan
bahwa benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas
pelaksanaan kegiatan. Sehingga, anggarannya dapat dialihkan untuk kepentingan
masyarakat.
Ketiga, dalam rangka keakuratan data BPJS, yang tidak
tepat sasaran bagi keluarga yang kurang mampu, perlu dilakukan pendataan ulang,
mulai dari tingkat bawah dengan melibatkan pengurus RT/RW dan kepala
lingkungan. Keempat, disarankan kepada eksekutif agar lebih pro aktif
mengantisipasi persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Yaitu,
antara lain dengan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di pasar tradisional
agar lebih menarik untuk dikunjungi. Sehingga, pasar tradisional dapat
disejajarkan dengan pasar modern.
Kelima, disarankan kepada eksekutif untuk memperbesar
peluang UMKM (Usaha
Mikro Kecil dan Menengah) agar
dapat memasarkan hasil produksinya lewat pasar-pasar modern, yaitu dengan
mewajibkan setiap pasar modern menyediakan satu etalase khusus untuk memasarkan
hasil produksi umkm yang ada di mataram. Dengan demikian keberadaan pasar
modern tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat secara lebih maksimal.
Keenam, disarankan kepada eksekutif agar menyusun
rencana program strategis untuk pengelolaan keuangan daerah dan aset untuk
mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK tahun 2015. Ketujuh, disarankan kepada
eksekutif agar melakukan pemantauan terhadap perkembangan sambungan gratis oleh
PDAM.
‘’Apakah sudah tepat sasaran dan secara kontinyu
melakukan koordinasi dengan PDAM sebagai tindaklanjut seringnya terjadi
kemacetan aliran air di rumah-rumah penduduk Kota Mataram,’’ ucapnya. Termasuk,
mengupayakan alternatif sumber-sumber air baru sebagai cadangan mata air.
Kedelapan, disarankan kepada eksekutif agar melakukan evaluasi terhadap
perubahan perkembangan perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah bergulirnya
bantuan sosial.
Langkah ini untuk mengetahui apakah bantuan-bantuan
yang disalurkan kepada masyarakat, dalam bentuk bantuan modal, sudah dapat
memberi manfaat dalam rangka membangun perekonomian masyarakat ke arah ekonomi
lebih baik. Kesembilan, disarankan kepada eksekutif agar lebih mengutamakan
program peningkatan pembangunan sarana infrastruktur di wilayah-wilayah
pinggiran Kota Mataram karena banyak yang belum tertangani.
Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutannya
menyampaikan, untuk program/kegiatan yang bersifat pelayanan dasar masyarakat,
secara konsisten akan tetap dilaksanakan di tahun 2015 mendatang. Seperti,
program Puskesmas gratis Kelas III, Bosda (Bantuan
Operasional Sekolah Daerah), BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan lain-lain.
Pantauan Suara NTB,
paripurna persetujuan Dewan terhadap nota keuangan dan RAPBD Kota Mataram tahun
anggaran 2015 dihadiri dua wakil ketua DPRD Kota Mataram, masing-masing Muhtar,
SH., dan I Wayan Sugiartha. Demikian pula dari pihak eksekutif, selain Walikota
Mataram, hadir pula Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda Kota
Mataram Ir. HL. Makmur Said, MM dan pimpinan SKPD. (fit/*)
Komentar