Mataram
(Suara NTB) –
Keluhan
Satpol PP Kota Mataram terhadap usulan pengadaan kendaraan operasional yang
dicoret TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) mendapat perhatian serius dari
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Menurutnya, antara Dewan dengan
eksekutif telah sepakat, terhadap sisa anggaran yang belum teralokasi, agar
diarahkan untuk memenuhi fasilitas penunjang bagi SKPD pengemban pelayanan
masyarakat.
Artinya,
kata Didi, menjawab Suara NTB di
kantornya, masih ada peluang Satpol PP diberikan kendaraan operasional. Karena,
lanjutnya, tugas Satpol PP tidaklah ringan. Satpol PP diharapkan mampu
mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. ‘’Sisa rasionalisasi, saat
evaluasi RAPBD nanti akan kami konfirmasi kepada sekda,’’ ujarnya.
Terkait
RAPBD, harus dibangun komunikasi secara produktif antara TAPD dengan SKPD, TAPD
dengan Dewan maupun SKPD dengan Dewan. ‘’Tidak terlalu krusiallah,’’ cetusnya.
Didi menyayangkan Kabid Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati yang
melancarkan kritiknya kepada Pemkot Mataram melalui jejaring sosial facebook.
‘’Kita
sayangkan kenapa pola seperti itu yang ditempuh. Itu tidak mencerminkan
institusi,’’ kata Didi. Ia tidak memungkiri masifnya teknologi informasi
termasuk facebook dan sebagainya. Karenanya, ke depan ia berharapkomunikasi
dengan TAPD dilakukan dengan etika kepemerintahan. Permintaan Satpol PP supaya
ada pengadaan kendaraan operasional, aku Didi, akan dibicarakan dengan TAPD.
Didi
tidak mempersoalkan ketika TAPD menetapkan DAK Rp 2,1 miliar dipergunakan untuk
pembangunan kantor Satpol PP di lingkar selatan. Sementara Kantor Satpol PP
saat ini masih relevan. ‘’Itu (pembangunan kantor, red) akan kita bicarakan
juga. Biar saja dibangun tidak masalah. Masih banyak SKPD yang tidak punya
kantor,’’ pungkasnya. (fit)
Komentar