SATPOL
PP Kota Mataram yang terpaksa gigit jari lantaran usulan pengadaan kendaraan
operasional dicoret TAPD, mulai dikait-kaitkan dengan keputusan Komisi I DPRD
Kota Mataram yang saat pembahasan RAPBD Kota Mataram, tidak melibatkan SKPD
yang menjadi mitra kerjanya.
Karena,
seandainya Komisi I membahas RAPBD dengan pola yang sama dengan tiga komisi
lainnya, tentu komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan itu bisa
menggali secara detail, kendala apa yang sedang dihadapi SKPD masing-masing.
Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (10/12) membantah kalau
ada anggapan bahwa Komisi I kecolongan dengan munculnya kritikan dari Satpol PP
Kota Mataram.
Gde
Sudiarta kembali mengatakan, bahwa Komisi I DPRD Kota Mataram memang tidak
mengundang SKPD yang menjadi mitranya, itu hanya soal teknis pembahasan saja. Yang
jelas, pihaknya, lanjut Gde Sudiarta, dalam pembahasan RAPBD Kota Mataram tetap
mengacu pada buku kuning. ‘’Pada waktu pengajuan anggaran, kan semua sudah
diakomodir oleh TAPD, sehingga terbit buku kuning,’’ ujarnya.
Dalam
pembahasan RAPBD di internal Komisi I, pihaknya, kata Gde Sudiarta mencermati
anggaran per item program. Dimana nominal yang membengkak, kurangi. Ia
menegaskan, Komisi I membahas RAPBD berdasarkan realitas. ‘’Buat apa panggil
SKPD,’’ cetusnya. Toh semua yang menjadi kebutuhan SKPD sudah tercantu dalam
buku kuning.
‘’Kan
nyatanya landai-landai saja,’’ tambahnya. Kalau sekarang pascaanggaran telah
diketok kemudian muncual reaksi dari Satpol PP karena usulannya tidak
dikabulkan TAPD, kata Gde Sudiarta, bukan lagi menjadi urusan Komisi I. ‘’Itu
urusan SKPD dengan TAPD, bukan dengan Komisi I,’’ pungkasnya.
Menurutnya,
akan sia-sia Komisi I memanggil SKPD kalaumemang usulan itu tidak muncul dalam
buku kuning. Terkait keluhan Satpol PP terhadap minimnya mobil operasional yang
dimilikinya, menurut dia, memang untuk SKPD yang memiliki kendaraan operasional
yang sudah tua, tentu akan dilakukan pelelangan.
Selanjutnya,
BPKAD nantinya akan memutasi kendaraan ke SKPD yang mengalami kekurangan
kendaraan dinas. (fit)
Komentar