BPBD Terkesan Tak Kuasai Raperda yang Diajukan

Mataram (Suara NTB) –

Keseriusan Pemkot Mataram mengajukan raperda penanggulangan bencana, terusik. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram sebagai SKPD Teknis yang mengajukan raperda itu, justru terkesan tidak menguasai draf raperda yang diajukannya itu.

Itu terlihat ketika anggota Pansus Penanggulangan Bencana DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., dalam rapat kerja bersama Kepala BPBD Kota Mataram, Ir. H. Supardi menanyakan skema penanggulangan bencana yang akan diatur dalam perda tersebut. Mengingat, BPBD Kota Mataram merupakan turunan dari BNPB.

Idealnya, penanggulangan bencana memang harus melibatkan semua SKPD. Pembagian tugas harus jelas untuk tiap-tiap instansi. Terlebih pascabencana. ‘’Mekanismenya seperti apa,’’ tanyanya.

Supardi nampak tidak mampu menjabarkan jawaban menanggapi pertanyaan politisi PDI Perjuangan itu. Bahkan Wayan Wardana sampai mengulang tiga kali pertanyaan serupa. Tapi tetap saja jawaban Supardi terkesan tidak nyambung. ‘’Apa sebetulnya yang ingin ditoljolkan dari raperda ini,’’ tanyanya. Wayan Wardana juga mempertanyakan potensi bencana seperti apa yang membuat Pemkot Mataram bersemangat mengajukan raperda penanggulangan bencana?

Mengingat di Kota Mataram tidak ada gunung, maupun sungai besar. ‘’Paling yang perlu kita waspadai adalah musim angin barat,’’ cetusnya. Wayan Wardana menekankan, raperda ini mestinya menjadi jawaban bagaimana penanggulangan bencana yang baik. Supaya tidak ada alasan tidak pernah latihan atau tidak ada fasilitas.

Menanggapi pertanyaan anggota Pansus, Supardi mengungkapkan, bencana yang terjadi di Mataram, dominan karena air. Ia mencontohkan banjir di Karang Buaya Pagutan akibat kiriman banjir dari hulu. Selain banjir, potensi bencana lainnya adalah angin puting beliung, pohon tumbang dan genangan.

Dalam penanganan bencana, lanjut Supardi dibutuhkan koordinasi dengan SKPD lain. Memang ada tim yang dibentuk beranggotakan SKPD lain. ‘’Anggotanya ada 60 orang,’’ sebutnya. Ia juga mengaku BPBD Kota Mataram nihil dana kas cadangan. Kondisi ini langsung dikritik oleh Ketua Pansus Penanggulangan Bencana, Drs. HM. Noer H. Ibrahim. ‘’Bagaimana bapak mau tolong orang kalau tidak ada anggaran,’’ pungkasnya. (fit)