Komisi II Telusuri Dugaan Kelangkaan LPG 3 Kg
Mataram
(Suara NTB) –
Maraknya
keluhan masyarakat terhadap fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram, akhirnya
disikapi Komisi II DPRD Kota Mataram. Komisi yang membidangi masalah keuangan
dan ekonomi ini, Kamis (8/1) kemarin mendatangi Depo Pertamina Ampenan. Kedatangan
Komisi II yang dipimpin Sekretaris Komisi II, Drs. HM. Noer Ibrahim untuk
menelusuri dugaan kelangkaan LPG 3 kilogram.
Kedatangan
lima anggota Komisi II ini diterima oleh oleh Pimpinan TBBM Ampenan atau Depo
Pertamina Ampenan, Muhammad Ali Basah dan jajarannya. Membuka maksud kedatangan
Komisi II, Noer Ibrahim mengungkapkan keluhan masyarakat yang kesulitan
mendapatkan LPG 3 Kg. Kelangkaan LPG 3 kilogram, imbuh anggota Komisi II, Hj.
Baiq Mirdiati, diperparah dengan beralihnya konsumen LPG 12 kilogram ke tabung
melon sebagai akibat kenaikan harga LPG 12 kilogram.
Dari
harga pasaran Rp 15 ribu untuk LPG 3 kilogram, ibu-ibu rumah tangga, lanjutnya
berani membeli dengan harga mencapai Rp 25 ribu. ‘’Itupun barangnya tidak
ada,’’ cetusnya. Karenanya, Akhmad Azhari Ma’aruf yang juga anggota Komisi II
mempertanyakan bagaimana sistem distribusi LPG 3 kilogram berikut sistem
kontrol yang dilakukan Pertamina.
Tidak
hanya itu, Komisi II juga melakukan penelusuran di lapangan dengan mendatangi
pangkalan dan juga pengecer. Noer Ibrahim berjanji akan melakukan penyisiran
ulang terhadap sembilan agen LPG di Mataram. Pasalnya, ada indikasi kelangkaan
LPG yang terjadi, salah satunya akibat pengecer tak mengikuti aturan main.
‘’Mereka lebih mementingkan kedekatan sehingga terjadi kelangkaan,’’ ungkapnya.
Politisi
partai berlambang pohon beringin ini berharap agen benar-benar bekerja
profesional. Akhmad Azhari Ma’aruf menyesalkan sembilan agen yang katanya punya
daerah operasi sendiri-sendiri tak mampu memenuhi kebutuhan LPG warga Mataram. ‘’Faktor
alam bukan alasan. Karena dari jauh-jauh hari harus dihitung tandasnya.
Dijelaskan
pihak pihak Depo Pertamina Ampenan, kebutuhan LPG di Mataram sebetulnya belum
terlalu tinggi. Rata-rata dua tabung per kepala keluarga per bulan. Sedangkan
sistem distribusinya masih berkiblat pada kuota provinsi, belum menggunakan
kuota kabupaten/kota. Padahal, kalau menggunakan kuota per kabupaten/kota,
kebutuhannya menjadi lebih jelas. Disebutkan, kuota tahun 2014 sebanyak 53.450
metrik ton per tahun. Sedangkan kuota tahun ini sekitar 61.538 metrik ton.
‘’Ada
peningkatan sekitar 15 persen,’’ cetusnya. Sistem distribusi LPG, lanjutnya,
agak unik. Pertamina hanya melakukan distribusi sampai ke tingkat SPBE (Stasiun
Pengisian Bulk Elpiji) . Di NTB, terdapat empat SPBE. Masing-masing di Lembar,
Lingkar Selatan, pancor Dau dan Sikur. Kapasitas satu SPBE mencapai 130 ribu
metrik ton. ‘’Mereka ini mengambil dari depo di Bali. Stok di Lombok untuk dua
hari,’’ imbuhnya.
Untuk
Kota Mataram sendiri terdapat sembilan agen yang melayani kebutuhan LPG se-Kota
Mataram. Ali Basah mengaku, dalam pengiriman, Pertamina kerap dihadapkan pada
cuaca yang kurang bersahabat. Puncak gelombang tinggi, kata Ali basah yang
menjabat sebagai Kepala Depo Pertamina Ampenan sejak 3 Desember 2014 itu, pada
pertengahan Februari nanti. (fit)
Komentar