KOMISI
I DPRD Kota Mataram menyambut baik rencana mutasi pejabat yang kabarnya bakal
digelar dalam waktu dekat ini. Karenanya, jauh-jauh hari Ketua Komisi I DPRD
Kota Mataram, I Gde Sudiarta mengingatkan kepada pejabat yang nantinya terkena
mutasi agar legowo menerima kebijakan kepala daerah.
‘’Semua
yang dimutasi nantinya kita harapkan legowolah,’’ pintanya. Disisi lain, kepala
daerah sebagai pihak yang memutasi diharapkan tetap mengedepankan
profesionalisme agar pejabat yang dimutasi ditempatkan sesuai keahliannya.
Harus diingat, lanjutnya bahwa mutasi sejatinya untuk kepentingan masyarakat,
bukan untuk golongan atau kelompok tertentu.
‘’Kalau
teknis penempatan pejabat ya kita serahkan kepada Baperjakat (Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan) dan Walikota,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (16/1). Dalam mutasi mendatang, Gde
Sudiarta mengimbau kepada Walikota supaya memberi kesempatan dan aman kepada
kader muda. Selain itu, pejabat-pejabat yang sekiranya sudah masuk ‘’daftar
hitam’’ agar tidak diberi posisi lagi.
Ketua
DPC Partai Gerindra Kota Mataram ini meyakini begitu banyak birokrat muda yang
potensial menempati pejabat strategis di lingkup Pemkot Mataram. Diberinya
kesempatan kepada birokrat muda supaya Pemkot Mataram mulai meninggalkan
tradisi memperpanjang masa jabatan pejabat yang semestinya sudah mulai memasuki
masa pensiun.
‘’Itulah
makanya saya bilang beri amanah kepada kader muda. Banyak kok yang potensial,’’ pungkasnya. Perpanjangan masa jabatan
mengesankan Kota Mataram krisis kader muda. ‘’Jangan dikesankan begitu, kader
kita banyak kok,’’ tandasnya. Gde
Sudiarta menolak mengomentari SKPD mana yang dipimpin pejabat yang kurang
berkualitas.
Sebab,
kalau berbicara pas dan tidak pas, sambungnya, pasti ada positif dan
negatifnya. ‘’Saya tidak bisa katakan pas atau tidak pas. Yang penting mana
yang tidak pas dulu, supaya diperbaiki,’’ katanya. Ia berharap semua pejabat
mampu menjalankan tugas dan amanah dengan baik.
Tolak
ukurnya tentu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Jangan ada yang
membawa nama pribadi atau golongan. Perlakukanlah masyarakat sebagai pemberi
amanah,’’ imbuhnya. Karena sudah tidak zamannya lagi memutasi pejabat atas
dasar kedekatan belaka. ‘’Kita kan ingin sejahterakan masyarakat, bukan
sejahterakan oknum,’’ tegasnya. (fit)
Komentar