PERNYATAAN Kepala Dinas Pertanian,
Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawali yang menyebutkan
Mataram kekurangan 32.000 ton beras per tahun jika melihat rasio jumlah
penduduk dengan luas sawah yang ada di Kota Mataram, dibantah Sekretaris Fraksi
Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, Ehlas, SH.
Kepada Suara
NTB di ruang kerjanya, Kamis (8/1) Ehlas menyatakan bahwa ia meragukan data
yang disampaikan Kepala Dinas PKP Kota mataram. ia menduga Kepala Dinas PKP
Kota Mataram hanya mendapat cerita dari petugas PPL, tidak langsung turun
langsung ke lapangan. ‘’Dengan jumlah penduduk 430 ribu jiwa lebih, dikatakan
kekurangan beras, datanya dari mana,’’ tanyanya.
Justru,
lanjut Ehlas sebetulnya Kota Mataram surplus beras. Meskipun luas lahan
pertanian terbatas. Petani yang ada di Kota Mataram gencar meningkatkan
produksi padi. ‘’Kita (mataram, red) ini sebetulnya surplus. Karena tidak
terserap, jadi terkesan kekurangan,’’ ujarnya. Kondisi ini diperparah dengan
tidak adanya patokan harga jual gabah petani yang jelas.
Sehingga,
setiap kali panen, petani terpaksa menjual gabahnya kepada para tengkulak.
Petani di Mataram, katanya, tidak banyak pilihan. Sebab, Bulog yang diharapkan
mampu membeli gabah petani dengan harga yang lebih baik, seolah tidak pernah
ada. ‘’Gabah petani ini tidak terserap, jadi terpaksa dijual ke tengkulak
dengan harga yang tidak sesuai,’’ akunya.
Dikatakan
Ehlas, sejatinya Kota Mataram tidak akan kekurangan beras sebagaimana
disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram kalau saja Dinas PKP berperan
maksimal memfasilitasi bagaimana supaya bagaimana petani diserap oleh Bulog
dengan harga yang tidak merugikan petani. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram
ini menegaskan, dengan jumlah lahan pertanian di Mataram, ia yakin petani-petani
di Mataram masih mampu memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat Mataram.
Ehlas
mencontohkan, kalau satu subak luasnya sekitar 70 hektar dan tiap hektar mampu
menghasilkan 5 ton gabah, maka satu subak mampu menghasilkan 350 ton beras. Apalagi
beras yang merupakan hasil petani di Mataram tidak pernah dijual ke luar
daerah. ‘’Sekali lagi saya meragukan data Dinas PKP,’’ pungkasnya. (fit)
Komentar