BADAN
Kehormatan (BK) DPRD Kota Mataram telah melakukan evaluasi terhadap 40 anggota
DPRD Kota Mataram. Meski hasilnya secara resmi baru akan disampaikan BK secara
resmi pascabulan maulid, namun anggota BK DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari
Sudana Putra, SE., memberi gambaran bahwa hasil evaluasi terhadap politisi
lingkar selatan itu rata-rata baik.
Ditemui
Suara NTB di ruang kerjanya, Gus Hari,
demikian sapaan akrabnya mengaku, evaluasi dilakukan terhadap tingkat kehadiran
anggota Dewan. Ke depan, ia berharap ada parameter tambahan untuk mengukur
kinerja anggota Dewan. Tentu, parameter tambahan ini mengacu kepada kode etik
dan tata cara beracara DPRD Kota Mataram.
Lagipula,
tambah Gus Hari, sudah ada ketentuan dari KPU. ‘’Ada form yang kita
tandatangani bahwa kita sanggup keluar dari PNS, TNI/Polri agar konsentrasi
menjadi anggota Dewan,’’ terangnya. Sehingga ke depan diharapkan indikator
kerajinan anggota Dewan tidak melulu terukur dari tingkat kehadirannya dalam
rapat paripurna.
Di
luar itu, kehadiran anggota Dewan sesungguhnya tetap diperlukan. ‘’Kalau tidak
ada paripurna lalu semua anggota Dewan tidak ada yang masuk, nanti kalau
masyarakat menyampaikan aspirasinya, siapa yang menerima,’’ tanyanya. Kecuali,
sambung politisi Demokrat ini, memang ada kegiatan yang sangat mendesak di luar
kantor yang tidak bisa ditinggalkan.
Jangan
sampai, anggota Dewan lebih menyibukan diri di luar kantor ketimbang di
kantornya sendiri. ‘’Ini juga akan menjadi tolak ukur moralitas anggota
Dewan,’’ pungkasnya. Bagi anggota Dewan yang memang ada kegiatan mendesak di
luar kantor tidak dibebankan harus melaporkan ketidakhadirannya secara
tertulis. ‘’Pemberitahuan juga bisa secara lisan, baik kepada ketua komisi
maupun kepada pendamping komisi,’’ ungkapnya.
Untuk
itu ia mengimbau kepada ketua komisi agar tidak malas. ‘’Jangan hanya
mengandalkan pendamping komisi saja,’’ pintanya. Karena bagaimanapun kehadiran
anggota Dewan di kantor juga dalam rangka menjaga martabat dan kewibawaan
institusi DPRD Kota Mataram. (fit)
Komentar