KISRUH
mutasi yang dilakukan Walikota terhadap ratusan pejabat lingkup Kota Mataram,
membuat Komisi I DPRD Kota Mataram, angkat bicara. Ketua Komisi I DPRD Kota
Mataram, I Gde Sudiarta kepada Suara NTB
di ruang kerjanya, Jumat (13/2) kemarin, mengungkapkan rencananya melakukan
rapat kerja dengan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kota
Mataram, menyusul maraknya pemberitaan terkait mutasi yang diduga asal-asalan.
Mutasi
yang dilakukan walikota dengan dibantu secara teknis oleh Baperjakat, kata Gde
Sudiarta harus dipahami, merupakan kewenangan Walikota. ‘’Tugas dan fungsi kami
di dewan ini hanya memberikan pengarahan, masukan, apabila terjadi
permasalahan,’’ terangnya. Komisi I, lanjutnya, sudah menyampaikan daftar pejabat
yang terkena mutasi. Sayangnya data yang diminta Komisi I itu sampai saat ini
belum juga diberikan.
‘’Itu
masih ada pada pak Wali. Kami masih menunggu,’’ imbuhnya. Nantinya kalau data
itu sudah diterima, Komisi I akan langsung mengadakan rapat kerja bersama
Baperjakat. Dalam rapat kerja itu Komisi yang membidangi masalah aparatur
pemerintahan ini ingin mengetahui sejauh mana job deskriptions pejabat yang terkena mutasi. ‘’Sesuai atau
tidak,’’ cetusnya. ‘’Supaya nanti, jangan sampai tidak sesuai dengan
jabatannya,’’ kata Gde Sudiarta.
Artinya,
sambung Gde Sudiarta, kalau memang mutasi itu sudah sesuai dengan jabatannya,
kemungkinan pertimbangan dari Baperjakat sudah sesuai. Tetapi, kalau ada
persoalan seperti salah ketik dan sebagainya, menurut politisi Gerindra ini,
merupakan persoalan teknis dan bukan menjadi ranah pihaknya untuk menanggapi.
Karenanya,
Komisi I ingin mengetahui seperti apa penempatan 138 pejabat yang terkena
mutasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul image menyudutkan pemerintah maupun Dewan. Karena bukan tidak
mungkin masyarakat akan mengait-ngaitkan hasil mutasi itu engan faktor
kedekatan maupun hati nurani.
Gde
Sudiarta menegaskan, pihaknya baru bisa berkomentar lebih jauh kalau sudah
mendapatkan data hasil mutasi yang dilaksanakan Rabu (4/2) lalu. Terkait
pejabat nonjob yang oleh Pemkot akan disiapkan menjadi tim percepatan, menurut
kabar, sedang dikonsultasikan dengan Pemprov NTB. (fit)
Komentar