PEMANGGILAN
Dinas Pertamanan Kota Mataram dimanfaatkan kalangan Komisi III untuk
mempertegas pengelolaan Taman Udayana. Sorotan salah satunya datang dari
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat. ‘’Penataan Lokasi di
Taman Udayana memang perlu ada penegasan. Mana yang menjadi bagian dari Dinas
Kebersihan, mungkin jalan rayanya,’’ ujarnya menjawab Suara NTB Rabu (4/3).
Komisi
III betul-betul mengharapkan kerja optimal dari Dinas Pertamanan. Inovasi yang
mungkin bisa dilakukan dinas pimpinan H. Kemal Islam ini, menurut Ismul, sangat
banyak. Potensi pendapatan dari pedagang misalnya dengan tidak melupakan
pengelolaan kebersihan di sana. ‘’Saya sering bergabung dengan masyarakat untuk
berolahraga, tapi di situ kita lihat banyak tumpukan-tumpukan sampah,’’ akunya.
Hal
itu, sambung politisi PKS ini, pernah ditanyakan kepada petugas kebersihan yang
ada di Udayana. Namun jawaban yang didapatkan dari petugas kebersihan bahwa
tumpukan-tumpukan sampah itu bukanlah tugasnya. ‘’Dia hanya bertugas di jalan
raya,’’ cetusnya mengutip pernyataan petugas itu.
Sementara
itu mengenai penataan taman, ansih menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan.
Kata Ismul, harus ada inovasi. ‘’Yang saya maksud inovasi, apa tidak mungkin
ada kompensasi dari kegiatan ekonomi dan bisnis di situ (Udayana, red) untuk
mereka memelihara sendiri tempatnya berdagang,’’ terangnya. Ini sejalan dengan
keluhan Kepala Dinas Pertamanan yang menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan
banyak tenaga untuk mengurus taman.
‘’Makanya
di sinilah dibutuhkan kreativitas,’’ pungkasnya. Dimana pedagang mengumpulkan
pundi-pundi rupiah dari aktivitas ekonomi, kemudian menugaskan petugas khusus
untuk membersihkan areal taman. Ketika lokasi yang sarat potensi seperti
Udayana tidak ditata dan dijaga dengan baik, bagaimana pihaknya bisa
mempercayai komitmen Dinas Pertamanan untuk menjaga taman-taman yang nyaris
tidak bertuan.
‘’Ini
saja yang jelas-jelas hasilnya ada, aktivitas masyarakat dari pagi sampai malam
itu ada, kemudian tidak dijaga,’’ bebernya. Mestinya tanggungjawab yang telah
diberikan kepada Dinas Pertamanan harus dilaksanakan dengan optimal. Tidak
hanya menunggu anggaran baru mau bekerja, namun Dinas Pertamanan dituntut untuk
melakukan inovasi. Ia mengimbau SKPD tidak saling lempar tanggung jawab. (fit)
Komentar