KOMISI
II DPRD Kota Mataram nampaknya cukup kecewa dengan kehadiran Kepala
Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram, Drs.
H. Khalid yang memang dipanggil untuk menghadiri dengar pendapat terkait hasil
kunjungan kerja Komisi II ke Kota Bandung baru-baru ini.
‘’Berkaitan
dengan retribusi parkir, kita perlu tindaklanjuti untuk pertemuan berikutnya,’’
aku Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada wartawan di DPRD
Kota Mataram, Selasa (3/3) kemarin. Perlunya digelar pertemuan lanjutan, karena
Kepala Dishubkominfo Kota mataram yang diharapkan memaparkan programnya terkait
parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus, justru datang tidak membawa
data.
Untuk
mengambil kebijakan, kata Zaini, pihaknya jelas membutuhkan data pendukung. Data
yang dibutuhkan Komisi II terkait parkir antara lain UPTD parkir, jumlah juru
parkir, termasuk berapa nilai yang ditetapkan untuk masing-masing titik parkir.
‘’Apakah itu harian, mingguan, bulanan. Data-data itu nanti kita cocokan dengan
target kita,’’ ucapnya.
Dengan
target tahun 2015 sebesar Rp 1,5 miliar lalu kemudian dalam pelaksanaannya ada
masalah, solusinya tentu sudah harus dipikirkan dari sekarang. ‘’Itu apakah
dengan terobosan dan inovasi yang kita tawarkan kemarin, itu nanti perlu kita
bahas lebh jauh,’’ cetusnya. Pada bagian lain Zaini juga mengapresiasi ide dari
Dispenda Kota Mataram untuk mensinkronkan data PJU yang ada di Pertamanan, dengan
data yang dipegang PLN dengan jumlah wajib pajak (PBB, red). Kalau hasilnya
berbeda, kemungkinan ada kebocoran. (fit)
Komentar