Pemkot Lambat Tangani MWP

PEMKOT Mataram dinilai lambat menangani kasus hilangnya aset di MWP (Mataram water Park). ‘’Sampai sekarang mereka belum lapor. Katanya masih nyusun kerugiannya, jadi kesannya lambat,’’ ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menjawab Suara NTB di Kantor DPRD Kota Mataram, Jumat (13/3).

Demikian pula, terkait siapa yang mengelola MWP, juga ada miskoordinasi antara Dinas Pertamanan dan BPKAD. Ia menyayangkan MWP yang telah dibangun dengan biaya Rp 6 miliar, justru disia-siakan. ‘’Jangankan untuk dirawat, dijaga saja tidak,’’ cetusnya kecewa. Sikap Pemkot Mataram yang begitu lamban menyikapi hilangnya aset di MWP dinilai tidak bertanggungjawab.

Ia berhadap, kasus hilangnya aset di MWP menjadi pelajaran bagi pemerintah. Paling tidak Pemkot mengupayakan untuk memanfaatkan MWP. ‘’Walaupun tidak mendapat PAD dari sana, paling tidak MWP bisa dimanfaatkan oleh atlet renang untuk melakukan latihan,’’ ungkapnya. Meskipun pada kenyataannya jumlah lintasan dan kedalaman masih kurang, namun kalau hanya untuk latihan diyakini bisa dimanfaatkan.

Untuk itu, Wiska meminta Pemkot Mataram mengkaji betul rencana mengkomersilkan MWP. ‘’Kalau memang bermanfaat bagi masyarakat, kenapa tidak? Kita pasti mendukung,’’ akunya. Namun demikian, rencana itu juga harus melalui kajian. Jangan sampai keinginan Pemkot Mataram mengubah MWP menjadi kolam komersil tanpa ada rencana dan target yang jelas. Karena, jangan sampai munculnya rencana pemanfaatan MWP itu dilatarbelakangi desakan dari berbagai pihak, termasuk kalangan Dewan.

Politisi PDIP ini juga menyayangkan lambannya Pemkot mengambil langkah pemanfaatan MWP dengan alasan akan ada investor yang masuk. Apalagi belakangan Pemkot mengklaim investor yang sedianya akan membangun hotel di sekitar MWP mundur lantaran menjamurnya hotel di Mataram. ‘’Akhirnya terbengkalai. Alasannya klasik sekali. Kemarin itu karena akan ada investor masuk makanya tidak dianggarkan,’’ kata Wiska.

Seharusnya, Pemkot tetap menganggarkan pengelolaan MWP, sebagai langkah antisipasi. Kalau toh akhirnya tidak terpakai, tentu akanmenjadi Silpa. ‘’Ini kesannya pemerintah meramalkan bahkan memastikan investor akan masuk. Paling tidak dianggarkan untuk pemeliharaan dan penjagaannya,’’ pungkas Wiska. (fit)