Mandek, Penghapusan Aset Kota Mataram
Mataram
(Suara NTB) –
Keseriusan
Pemkot Mataram ingin lepas dari opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
dipertanyakan. Pasalnya, pembahasan rencana penghapusan aset senilai Rp 45
miliar yang telah diajukan ke DPRD Kota Mataram, madek. Hampir sebulan tidak
ada pembahasan yang dilakukan terkait penghapusan aset.
Anggota
Pansus Aset DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram tidak menyangkal bahwa pembahasan
rencana penghapusan aset itu, mandek. Ia menegaskan, mandeknya pembahasan itu
akibat ulah jajaran BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang tidak
kunjung mengajukan data yang diminta Pansus yang diketuai Drs. HM. Zaini ini.
‘’Kita
minta eksekutif segera meyelesaikan apa yang telah disepakati kemarin. Membuat,
melaporkan data-data tentang aset yang akan dihapus secara lengkap,’’
terangnya. Pansus dalam hal ini tidak bisa asal-asalan menyetujui apa yang
menjadi keinginan BPKAD. Perlu dilakukan telaah dan kajian mendalam terkait
aset-aset yang akan dihapus.
Pansus,
kata Misban, tidak ingin ada masalah dikemudian hari terkait penghapusan aset
milik Pemkot Mataram itu. Azas kehati-hatian tetap diutamakan. Karenanya,
Pansus meminta supaya data yang diajukan BPKAD rinci dan lengkap. Maksudnya,
lanjut Misban, supaya Pansus bisa segera memberikan rekomendasi penghapusan
aset itu.
Dari
awal, Pansus mengarahkan supaya data-data itu diajukan secara bertahap, tidak
harus secara borongan. ‘’Jadi sementara ini masih tertunda. Macetnya di eksekutif
karena kita belum menerima data yang akan dihapus,’’ imbuhnya. Kelambanan
eksekutif menyerahkan data aset yang akan dihapuskan, membuat Pansus pesimis
Kota Mataram bisa meraih WTP tahun depan.
Seperti
diketahui, awal pengajuan rencana penghapusan aset itu ke DPRD Kota Mataram,
pihak BPKAD begitu bersemangat. Bahkan, BPKAD sempat mendesak agar penghapusan
bisa dilaksanakan di akhir tahun 2014 lalu. Karena tak ingin gegabah, Pansus
memandang perlu dilakukan kajian terkait itu. Aset bermasalah, membuat Mataram
selalu gagal mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Dari
sejumlah pansus yang dibentuk Dewan, hanya Pansus aset yang menunjukkan
tanda-tanda akan merampungkan tugasnya. (fit)
Komentar