Mataram
(Suara NTB) –
Meski
tak lagi menjabat sebagai kepala lingkungan, namun kedekatan Fuad Sofian
Bamasaq, SH dengan warga tetap terpelihara. Kondisi ini terlihat saat anggota DPRD
Kota Mataram dari PDI Perjuangan ini melaksanakan reses (penyerapan aspirasi)
masyarakat di dapilnya, Ampenan, Minggu (15/3).
Dari
65 orang yang diundang, warga yang datang pada kegiatan reses Abah Fuad, sapaan
akrab Fuad Sofian Bamasaq membludak hingga 132 orang. ‘’Karena ibu-ibu
pengajian juga ikut bergabung,’’ akunya. Pemandangan ini juga terlihat pada
resesnya empat bulan lalu. Dikatakannya, banyak aspirasi yang mengemuka pada
agenda reses hari pertama itu.
Antara
lain, warga meminta agar pendistribusian kartu sakti (kartu keluarga sejahtera,
kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat) kepada masyarakat benar-benar
tepat sasaran. Selain itu, masih ada saja tuntutan terkait sekolah gratis.
Namun demikian, Fuad memaknai munculnya tuntutan yang sama seperti sekolah
gratis semata-mata karena ketidakmengertian masyarakat.
Selain
sekolah gratis, aspirasi lainnya dari warga Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan
Ampenan Tengah tempat dimana Fuad melaksanakan reses adalah bantuan modal
usaha. ‘’Karena masyarakat kita di Ampenan ini banyak yang berjualan bakulan
maupun kios-kios kecil,’’ ujarnya. Kendati demikian, di tengah maraknya
tuntutan masyarakat, Fuad mengaku tidak berani menjanjikan apupun kepada
masyarakat.
Namun,
selaku wakil rakyat, Fuad bertekad terus memperjuangkan aspirasi masyarakat
mendekati kenyataan. ‘’Insya Allah kalau memang betul ada program dari pusat,
nanti akan bekerjasama dari tingkat lingkungan, RT dan memfasilitasi dari
tingkat pemerintahan terbawah,’’ terangnya. Sementara itu, terkait bantuan
modal usaha, Pemkot juga harus melihat kondisi masyarakat yang betul-betul
membutuhkan bantuan tersebut.
Pemberian
bantuan modal usaha harus disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakoni
masyarakat. ‘’Dari mana kita carikan modal? Kita akan bekerjasama dengan Pemkot
melalui bagian Kesra maupun Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram,’’ kata Fuad. Pada
bagian lain, anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini menjelaskan kepada warga,
bahwa dalam tataran kebijakan, pihaknya tidak ikut campur. (fit/*)
Komentar