Rekanan Harus Punya Moral

RETAKNYA kantor baru Dinas Dukcapil Kota Mataram di Lingkar Selatan disesalkan kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., memastikan retaknya bangunan kantor yang baru rampung pengerjaanya itu, bukan karena faktor alam seperti gempa bumi.

‘’Kalau kita lihat ini kalau hanya satu saja yang retak atau dua, kan berarti bukan bencana alam,’’ ujar Syamsul menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (19/3). Menurut Syamsul, ada banyak faktor yang menyebabkan retaknya bangunan Kantor dinas Dukcapil tersebut. Bisa jadi, lanjutnya, karena campuran material dengan komposisi yang kurang pas. Dalam hal ini, peran konsultan pengawas menjadi sangat vital.

Syamsul menyayangkan bila konsultan pengawas tidak benar-benar serius melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah itu. Sebab, bukan tidak mungkin akibat pengawasan yang kurang maksimal, rekanan menjadi leluasa mengerjakan pembangunan proyek diduga tak sesuai spesifikasi.

‘’Inikan manusia yang bekerja, bukan pengarat kambing atau tempat naruh sapi,’’ kelakarnya. Ada kekhawatiran pihaknya, dari segi waktu proyek pembangunan tiga kantor di Lingkar Selatan, masing-masing Dinas Koperindag, Dikes dan Dinas Dukcapil terkesan kejar target. Padahal, kata Syamsul, kalau dilihat dari segi kontrak, waktunya cukup panjang.

Toh, sambung politisi Nasdem ini, tidak sulit mencari material seperti pasir, bata dan semen. Ia mengatakan, rekanan yang mendapat pekerjaan proyek harus punya moral. ‘’Artinya, sudah dikasi pekerjaan, jangan sampai disia-siakan,’’ pintanya. Justru rekanan harus menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya.

SKPD terkait sebagai pemilik proyek diminta lebih selektif memilih rekanan maupun konsultan pengawas. ‘’Mana yang punya kantor dan mana perusahaan ‘’jalan-jalan’’,’’ katanya. Hal ini dianggap cukup menentukan kinerja rekanan dan konsultan pengawas di lapangan. (fit)