Tertibkan Pungutan Siluman



KEBERADAAN PKL di Kota Mataram diharapkan lebih tertata dan ada kontribusi yang jelas kepada Kota Mataram. Demikian dikatakan Ketua Pansus Raperda tentang PKL, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd. Organisasi yang menaungi PKL seperti Apkli akan diajak bicara, mana lokasi yang paling pas menjadi lokasi PKL berjualan. Hal ini tentu tidak boleh bersinggungan dengan tata ruang yang ada di Kota Mataram.

Namun di sisi lain, aturan ini juga jangan sampai merugikan PKL. Peliknya persoalan PKL di Mataram diyaniki Husni akan memakan waktu yang cukup panjang. Pansus, lanjutnya, akan meminta kepada eksekutif menentukan zona PKL sehingga tidak lagi semrawut seperti sekarang ini. Selain itu para PKL juga akan diklasifikasikan.

Mengenai klasifikasi PKL, kata Husni, tidak hanya berdasarkan omzet tapi juga luas lapaknya. Sebab, selama ini PKL belum ada kontribusi ke Kota Mataram. ‘’Memang katanya mereka dipungut tapi ndak tahu siapa yang mungut,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (25/3). Agar tidak terjadi pungutan siluman, Dewan melalui Perda PKL nantinya akan menertibkan pungutan-pungutan tak resmi tersebut.

Apalagi jumlah PKL di Kota mataram diketahui jumlahnya mencapai ribuan orang. Artinya, sambung Husni, kalau memang PKL ini ada kontribusi yang jelas, tentu PAD Kota Mataram akan luar biasa. Raperda PKL ini menitikberatkan pada penataan PKL. Namun tidak bisa dipungkiri pula, muara dari itu semua nantinya tentu berimplikasi terhadap retribusi.

Selain karena kondisi PKL yang semrawut, lahirnya raperda hak inisiatif tentang PKL ini juga dilatarbelakangi lahirnya peraturan Mendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL. ‘’Sehingga mau tidak mau harus ditindaklanjuti dengan Perda untuk pengelolaan PKL. Sudah pernah ada memang tapi belum dihapus oleh Mendagri sehingga harus buat ulang,’’ terang politisi PPP ini.

Tujuannya, selain untuk menindaklanjuti peraturan Mendagri, juga untuk mengayomi PKL yang semakin menjamur di Mataram. Posisi Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB menjadi magnet bagi PKL. ‘’Setiap jalan ada PKL-nya,’’ katanya. (fit)

Komentar