Bukan hanya Delapan Kelurahan



DATA BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) yang menyebutkan bahwa delapan keluharan di Mataram termasuk dalam katagori kawasan kumuh, dipertanyakan. ‘’Apa dasarnya BPM menyebutkan hanya delapan kelurahan,’’ tanya Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/4).

Herman justru meyakini kelurahan yang termasuk dalam katagori kawasan kumuh tidak hanya delapan, melainkan cukup banyak. Pasalnya untuk menakar sebuah kelurahan dikatakan kumuh atau tidak, bukan hanya berdasarkan keberadaan rumah tidak layak huni. Meskipun untuk rumah tidak layak hunipun, jumlahnya cenderung meningkat.

Politisi Gerindra ini menangkap ada yang keliru dalam penanganan rumah tidak layak huni di Mataram, sehingga jumlahnya bukannya berkurang, malah bertambah. Herman menduga salah satu penyebab, bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni karena tidak adanya keseragaman data. ‘’Data ini harus diperjelas dulu. Yang mana rumah tidak layak huni, kriterianya seperti apa,’’ ujarnya.

Sebab, sambungnya, untuk menuntaskan masalah rumah tidak layak huni, empat instansi yang kini konsen menangani rumah tidak layak huni seperti BPM, Dinas PU, Baznas dan Disosnakertrans tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keempat instansi itu harus selalu bersinergi. Jangan sampai, Pemkot setiap tahun melakukan pendataan rumah tidak layak huni namun tidak jelas targetnya.

Herman cukup khawatir dengan klaim yang dilakukan BPM yang menyebutkan delapan kelurahan termasuk katagori kumuh sehingga penangananpun akan terkonsentrasi pada delapan kelurahan itu saja. ‘’Nyatanya bukan hanya delapan tapi banyak,’’ cetusnya. Ia mengaku untuk penanganan rumah kumuh tiap tahun mendapat porsi di APBD Kota Mataram.

Kalau saat ini, sambung Herman, jumlah rumah tidak layak huni masih banyak, kesalahan mungkin terjadi saat pendataan ataupun penentuan kriteria penerima bantuan. Ia berharap, intervensi rumah tidak layak huni tidak sekadar menggelontorkan bantuan. Terhadap peneriman bantuan juga harus diberikan pemahaman. Bagaimana pola hidup bersih sehat dan menata lingkungan dan sanitasi yang baik. jika tidak diberikan pemahaman ia khawatir jumlah rumah tidak layak huni akan stagnan. (fit)

Komentar