WAKIL
Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengapresiasi rencana BKD (Badan
Kepegawaian Daerah) yang akan melakukan sidak ke sejumlah SKPD yang dinilai
paling malas. Namun, menurutnya, sidak jangan hanya menyasar SKPD malas, melainkan
semua SKPD. ''Kalau bisa, BKD itu sidak ke semua SKPD karena itu merupakan
bagian dari pembinaan,'' ujarnya kepada Suara
NTB di DPRD Kota Mataram Jumat (10/4) kemarin.
Dewan,
lanjut Muhtar, mendorong BKD melakukan sidak dimaksud. Supaya ke depan tidak
ada lagi pegawai bolos atau tidak disiplin. Muhtar yakin semua anggota Dewan
memiliki semangat yang sama, bagaimana mendorong masing-masing pegawai di
Mataram rajin dan disiplin sesuai tupoksinya.
Pegawai
yang tidak disiplin, lanjut Muhtar, bukan hanya mengganggu tapi juga merugikan
daerah. ''Mereka (pegawai, red) kan digaji dari uang rakyat. Kalau kerjanya
saja sudah malas-malasan, itu sama dengan makan gaji buta,'' tegasnya. Ia
berharap BKD terus memantau kedisiplinan kepada para PNS. ‘’Kalau sudah dikasi peringatan baik secara
lisan maupun tertulis ya memang harus lebih tegas lagi. Jangan sampai ada yang
tidak disiplin lagi,’’ terangnya.
Karena
bagaimanapun, masyarakat akan tetap menjadi korban. Belum lagi untuk di
Mataram, masih banyak masyarakat yang masih berebut ingin menjadi PNS. Menjadi
PNS bisa dikatakan profesi primadona. ‘’Kenapa lalu kita sia-siakan tugas dan
tanggungjawab itu,’’ kata Muhtar. Karenanya, politisi Gerindra ini menyarankan
BKD turun ke semua SKPD yang ada di Kota Mataram.
Termasuk
50 kelurahan yang ada. Apalagi kelurahan merupkan ujung tombak pelayanan
pemerintah kepada masyarakat. Pasalnya, nada sumbang kerap terdengar dari
pelayanan yang diberikan pihak kelurahan kepada masyarakat. Tidak jarang
kelurahan sudah mulai sepi sebelum waktu pulang kantor tiba. Sehingga
masyarakat yang membutuhkan pelayanan di sana terpaksa tidak terlayani.
Jam
kerja yang dimulai pukul 07.30 dan berakhir pukul 14.00 Wita harus ditaati. ‘’Kita
pahami itu sesuai dengan tugas kita masing-masing,’’ pintanya. Kalau pegawai
sudah disiplin, tentu tidak akan ada lagi keluhan soal pelayanan dari
masyarakat. (fit)
Komentar